Mataram (Inside Lombok) – Pemprov NTB akan segera menggelar rapat koordinasi tripartit pemanfaatan eks Bandara Selaparang yang saat ini menjadi sirkuit MXGP. Terlebih fasilitas yang sekarang tidak terawat karena tidak jelas pengelolanya itu sebenarnya cukup potensial untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
Penjabat Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi mengatakan kawasan eks Bandara Selaparang di Kota Mataram harus dimanfaatkan maksimal, sehingga lahan potensial yang ada tidak menganggur tanpa pemanfaatan. “Kita ingin aset-aset yang tidur ini kita bangunkan supaya kita enak juga bekerja. Kita tanda kutip perlu dibangunkan aset eks Bandara Selaparang,” katanya.
Pengelolaan ke depannya akan dikoordinasikan terlebih dahulu baik dengan PT. Angkasa Pura dan juga Pemkot Mataram. “Kami tidak ingin lahan aset yang tertidur ini berlama-lama,” katanya.
Ia mengharapkan, keberadaan sirkuit MXGP di eks bandara itu bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jika pemilik lahan tidak mampu untuk mengelolannya, maka dua pemda, yaitu Kota Mataram dan Pemprov NTB siap untuk mengembangakannya.
“Pemprov NTB sama siapnya. Kita tinggal Angkasa Pura ini bagaimana nantinya. Rapatnya segera kami. Insyaallah pekan ini kami rapat,” katanya. Untuk pengelolaannya fasilitas itu, ujar Gita, akan dikoordinasikan juga dengan wakil rakyat yang ada di pusat.
Upaya itu nantinya diharapkan membantu penanganan aset-aset yang tidak terkelola agar bisa lebih maksimal. “Kan ada perwakilan kita juga di DPR itu. Kita matur juga ke sana. Kita berjuang bersama-sama,” katanya.
Sebelumnya, Walikota Mataram, Mohan Roliskana mengaku selama ini Pemkot Mataram belum pernah dilibatkan dalam pembahasan pengelolaan sirkuit MXGP di eks Bandara Selaparang. Padahal kawasan tersebut memiliki potensi yang cukup besar jika dikelola dengan maksimal.
“Itu kemarin kesepakatan kerja sama dengan Pemprov NTB dan Angkasa Pura. Itu tidak melibatkan kita. Harusnya jelas kita bagiannya yang mana,” katanya, Senin (13/11) pagi. Pemkot Mataram kata Mohan sangat siap untuk mengelola kawasan tersebut.
Ia pun menyatakan siap mengalokasikan anggaran agar kawasan eks Bandara Selaparang bisa dikelola untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. “Sudah ada pembahasannya, tapi Kota Mataram tidak dilibatkan,” katanya.
Jika Pemkot Mataram diberikan kewenangan untuk pengelolaannya, maka pembahasan kerjasama sebelumnya yang sudah dilakukan antara Pemprov NTB dan PT. Angkasa Pura harus ditinjau kembali. “Saya minta itu di review lagi. Kalau mau bicara soal kesepakatan tripartite, ayo. Kota, pemerintah provinsi sama angkasa pura,” ungkap Mohan. (azm)
