Mataram (Inside Lombok) – Arus pengiriman komoditas pangan di NTB akan diawasi Pemprov NTB. Pemantauan ini akan dilakukan di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat dengan membentuk tim gabungan.
Pemantauan dinilai perlu, lantaran belakangan ini banyak gabah NTB yang dikirim ke luar. Padahal pengiriman seharusnya dalam bentuk beras. Karena itu, tim pemantauan khusus dibentuk sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 38 tahun 2023 tentang pengendalian dan pengawasan distribusi gabah.
Nantinya penempatan personel di Pelabuhan Lembar bertugas mencatat dan memantau arus keluar komoditas pangan. Di mana ada semacam pos pemantau disana dibuat di Pelabuhan Lembar.
“Timnya gabungan, terdiri dari Dinas Perhubungan, Pol PP, Syahbandar dan Pelindo, TNI dan Polri, termasuk Karantina. Tim ini akan ditempatkan dalam rangka memantau dan memperketat agar jangan sampai gabah keluar begitu saja,” ungkap Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Wirajaya Kusuma, Jumat (17/11).
Lebih lanjut, terutama pada musim panen raya biasanya banyak gabah yang dikirim keluar sebelum stok di dalam terpenuhi sesuai dengan perhitungan Bulog, Bank Indonesia dan Dinas Ketahanan Pangan. Mengingat di awal-awal panen di 2023 banyak pengusaha dari justru mengangkut atau membeli gabah petani NTB untuk keluar.
Hal itu membuat stok di dalam justru menipis, seperti yang terjadi belakangan ini. “Rencana akan adanya tim pemantau di Pelabuhan Lembar ini, kita sudah meminta untuk pemasangan spanduk pemberitahuan di pelabuhan, per 17 November 2023 ini. Spanduk ini dipasang lebih awal, supaya mereka mikir-mikirlah kalau bawa gabah NTB ke luar daerah,” terangnya.
Nantinya kendaraan pengakut komoditas yang akan keluar dari Pelabuhan Lembar akan diperiksa oleh tim tersebut. Kemudian pemerintah juga akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk melakukan pengetatan terhadap keluarnya komoditas pangan NTB.
“Kalaupun harus menggunakan surat izin, harus dicek benar izin keluarnya gabah itu. Terutama di musim panen raya. Pemerintah bukan tidak membolehkan sama sekali keluarnya gabah, kecuali dalam situasi force majeure boleh dan dilakukan oleh pengusaha yang resmi dan sudah mendapat rekomendasi,” jelasnya.
Sebelumnya, Pengamat Ekonomi Unram Dr Firmansyah menerangkan, untuk menekan harga beras pemerintah perlu membentuk tim investigasi, karena ditakutkan ada permainan harga yang terjadi dibawah. Karena sampai dengan saat ini harga beras cukup tinggi.
“Bila harga masih bertahan di posisi tinggi, ini diagnosanya apa? Ini perlu dijelaskan pemangku kebijakan. Makanya perlu semacam tim investigatif lapangan yang kaji ini,” ujarnya. (dpi)
