Lombok Barat (Inside Lombok) – Empat hari jelang perayaan Pujawali dan Perang Topat di Pura Lingsar, terjadi aksi saling klaim kepanitian dalam event yang sudah masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN) 2023 tersebut.
Memperjelas hal itu, pihak Krama Pura Lingsar bersama lima Banjar Pangamong Pura mendatangi Bupati Lobar, Sumiatun, Senin (20/11/2023) kemarin. Mereka menuntut agar diberikan ruang menjadi panitia pelaksanaan Pujawali dan Perang Topat.
Menurut mereka, lima banjar yang menjadi Pangamong Pura Lingsar sudah berdiri sejak 50 tahun silam, yakni sekitar tahun 1974. “Secara institusi kami memiliki hak, karena sejak tahun 1974 selalu melaksanakan piodalan atau Pujawali dan Perang topat sampai tahun 2016. namun nyatanya, pihak Pemda justru mengabaikan hak-hak kami dan malah berkoordinasi dengan pihak lain,” beber Ketua Krama Pura Lingsar, I Gede Suarta, didampingi pengurus lima banjar Pura Lingsar, Senin (20/11/2023).
Namun, memasuki tahun 2017, Pura Lingsar dan segala kegiatan yang ada seperti Pujawali dan Perang Topat, disebutnya mulai dikuasai secara paksa. Bahkan, setiap agenda rapat yang digelar Krama Pura selalu dibubarkan. Sayangnya, dia menilai hingga saat ini belum ada penanganan serius dari Pemda Lobar. “Malah terkesan kami diadu domba,” ujarnya.
Dia menjelaskan, jika berbicara keabsahan, keberadaan Pengurus Krama Pura Lingsar sejak awal sudah jelas, yakni dipilih oleh lima banjar Pengamong, unsur Kepala Dusun se-Desa Lingsar, unsur Desa Lingsar, unsur Kecamatan Lingsar, bahkan dipilih juga oleh pihak PHDI Kecamatan Lingsar dan PHDI Kabupaten Lobar. Dengan disertakan Surat Keputusan (SK) Pengurus yang juga diberikan oleh PHDI Provinsi NTB yang sah saat ini.
Pihak Krama Pura mengaku keberatan mengenai kepanitian Pujawali dan event Perang Topat yang akan digelar dalam hitungan hari ini. Karena diakuinya, bahwa pihak Krama Pura Lingsar sebenarnya sudah terlebih dahulu membentuk panitia dan menggelar berbagai rapat. Bahkan sudah pula berkoordinasi dengan pihak Puri Pamotan di Cakranegara dan diiyakan.
“Begitu mau finalisasi, kami dicegat oleh oknum. Bahkan dibentuk panitia tandingan, dan sekarang seolah berjalan dengan pihak Pemda Lobar. Ironisnya, unsur kepanitian tersebut justru melibatkan orang dari luar Lingsar yang notabene tidak paham dengan kearifan lokal di sana (Lingsar, Red),” ketusnya.
Namun, untuk mendukung keberlangsungan acara itu, Suarta mengaku pihaknya tak keberatan jika harus duduk bersama dengan pihak-pihak terkait lainnya. Hanya saja, pihak yang hadir nantinya adalah pihak yang bisa dan berani mengambil keputusan, bukan perwakilan.
“Pujawali dan Perang Topat tidak akan terganggu jika kami yang melaksanakan, kamis justru khawatir jika pihak lain yang melaksanakan karena tidak paham tentang budaya dan kearifan lokal di Pura Lingsar tersebut. Kami tunggu (Pemda) dua hari untuk memberi keputusan. Kalau tidak, kami akan menempuh jalur hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Lingsar, Sahyan yang dikonfirmasi usai menghadiri pertemuan antara Krama Pura Lingsar dengan Bupati Lobar menyampaikan bahwa pihaknya akan menyelesaikan persoalan itu usai pelaksanaan Pujawali dan Perang Topat. Hal itu disebabkan karena rundown acara sudah disusun dan rangkaiannya sudah dimulai.
“Terlepas siapa panitianya, dijalankan saja dulu. Karena itu yang kita bicarakan, agar jangan sampai ritualnya akan terganggu. Jangan sampai mempengaruhi event nasional ini,” jelas Sahyan.
Dia pun meminta pihak yang ada untuk cooling down dan mengikuti kegiatan yang sudah berjalan. “Acara lagi 5 hari dan kami janji selesaikan usai Perang Topat. Ibu Bupati pun sudah menerima panitia yang dibentuk. Kami harapkan semua pihak mengesampingkan ego. Yang jelas dari kami Pemdes Lingsar berharap acara berjalan aman dan lancar,” harapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Plh Sekda Lobar, M. Hendrayadi menyampaikan bahwa kedatangan pihak Krama Pura Lingsar menghadap Bupati Lobar adalah dampak dari kondisi yang terjadi tahun 2022 lalu. “Kalau kita tarik ke belakang, tahun 2020 tidak ada kegiatan (karena pandemi) karena terjadi pergeseran kepanitiaan, dan tahun 2022 lalu kami tidak tahu persis,” ungkap Hendra.
Pria yang saat ini menjabat sebagai Asisten III Setda Lobar itu menambahkan, bahwa seharusnya persoalan itu bisa diselesaikan secara internal terlebih dahulu. Namun, karena kedua belah pihak meminta keputusan Pemda Lobar, maka dia mengatakan bahwa Selasa (21/11) hari ini. Pihaknya akan meminta ahli hukum, baik dari hukum Agama maupun hukum Formal untuk memberi masukan.
“Nanti dari ahli Hukum Agama kita minta dari Kementrian Agama terkait tata laksana siapa yang berhak dari sisi Agama yang melaksanakan pujawali itu. Bahkan jika masuk ke ranah perdata, pihak Krama Pura meminta diri untuk dituntut secara hukum kalau dianggap bermasalah. Itu yang akan kami selesaikan, apapun keputusan nanti tentu tidak bisa memuaskan semua pihak,” jelasnya.
Usai meminta tanggapan dari ahli hukum, Hendra menyatakan akan ada keputusan Bupati Lobar dalam bentuk surat. “Dan untuk kepanitiaan, kita harus punya landasan formal dulu. Begitu ada keputusan, kita panggil mereka (Kedua belah Pihak), karena Pujawali dan event Perang Topat ini harus berjalan,” tandasnya. (yud)
