Lombok Barat (Inside Lombok) – Bawaslu Lombok Barat (Lobar) soroti empat oknum aparatur sipil negara (ASN) yang diduga melanggar netralitas karena terlibat politik praktis dalam pilkada tahun ini. Selain itu, ada juga beberapa oknum kepala desa (kades) yang dengan sengaja membuat video deklarasi dukungan untuk bakal calon kepala daerah.
“Memang dalam pantauan kami ada beberapa (pihak yang dilarang berpolitik praktis) yang sudah kami pantau. Termasuk juga video yang beredar, yang terang-terangan menyatakan dukungannya pada salah satu pasangan bakal calon,” ungkap Ketua Bawaslu Lobar, Rizal Umami saat dikonfirmasi, Senin (09/09/2024).
Rizal mengaku saat ini pihaknya tengah menelusuri lebih lanjut terkait dengan temuan-temuan tersebut. Pasalnya, sampai saat ini tidak ada masyarakat Lobar mau melaporkan dugaan pelanggaran netralitas itu ke Bawaslu.
“Karena tidak ada (masyarakat) yang mau melapor, kita (Bawaslu, Red) hanya dapat informasi saja, dan itu akan kita jadikan informasi awal setelah kita lakukan penelusuran. Untuk dijadikan jalur temuan,” terangnya.
Hal itu disebutnya sesuai Perbawaslu, yang bisa memproses suatu dugaan pelanggaran bisa datang dari laporan masyarakat, maupun berdasarkan temuan. “Ini akan kita jadikan temuan, nanti ketika sudah kita lakukan penelusuran. Setelah itu kan, ada yang bisa jadi temuan, ada juga yang tidak. Dia bisa berhenti (prosesnya cukup) di situ,” jelasnya.
Nantinya jika bisa diproses sebagai sebuah temuan, maka itu akan dijadikan rekomendasi oleh Bawaslu untuk pelaporan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Di Kabupaten Lombok Barat ini ada empat (oknum ASN), yang sedang kami telusuri,” imbuhnya.
Rizal berharap, agar ini bisa menjadi komitmen bersama dengan Pemda Lobar untuk memberi atensi dan penegasan terkait netralitas para ASN dan pihak-pihak yang memang dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. “Semoga ini menjadi komitmen kita bersama untuk tidak pilih kasih, mau siapa pun, dan dari calon manapun (akan ditindak jika melanggar),” tandasnya. (yud)
