Lombok Barat (Inside Lombok) – Penjabat (Pj) Bupati Lobar, Ilham akui sudah menerima laporan dari Bawaslu setempat terkait adanya dugaan beberapa oknum aparatur sipil negara (ASN) yang disinyalir melanggar netralitas. Tercatat ada empat oknum ASN yang saat ini menjadi sorotan lantaran diduga melakukan politik praktis.
“Bawaslu menyampaikan kepada kami (Pemda, Red) informasi sementara, laporan masyarakat. Baik langsung maupun melalui Medsos, bahwa ada dugaan ASN yang melanggar ketentuan (netralitas) yang ada,” beber Ilham saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (09/09/2024).
Diakuinnya, Bawaslu Lobar belum memberikan informasi detail termasuk nama terduga ASN tersebut. Karena masih ada proses-proses yang mesti dilalui Bawaslu, untuk menindaklanjuti informasi-informasi yang berkaitan dengan hal itu.
“Karena memang meskipun kami (Pemda, Red) sudah mengeluarkan perintah, mengeluarkan edaran supaya ASN kita netral. Akan tetapi kita tidak bisa kontrol secara menyeluruh,” akunya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta Bawaslu untuk memberikan informasi dan rambu-rambu, yang kira-kira justru malah berpotensi mengarah menjadi pelanggaran di kalangan ASN. “Kami rapat Forkopimda plus Bawaslu, meminta beliau (Ketua Bawaslu) untuk menyampaikan hal-hal yang perlu menjadi warning untuk kita semua. Termasuk untuk saya, untuk Sekda, Kepala OPD dan semua jajaran kita ke bawah,” terangnya.
Ilham mengaku, pihaknya kini kembali mengingatkan kepada para ASN lingkup Pemda Lobar untuk lebih menahan diri dan tak perlu memamerkan dukungannya di media sosial. Terlebih berbagai pesan dan peringatan disebutnya telah diberikan dalam setiap kesempatan.
“Saya juga ingatkan lagi kepada semua kepala OPD, semua Camat dan semua ASN kita (Pemda Lobar, Red). Untuk pandai-pandai menempatkan diri sebagai ASN,” Pesan pria berkaca mata ini.
Karena bagaimanapun, kata dia, jajaran Pemda Lobar memiliki tanggung jawab untuk mensukseskan Pilkada serentak di bulan November mendatang. Bersama-sama mengantisipasi potensi-potensi gesekan yang bisa saja terjadi.
“Persoalan ASN kita punya pilihan, itu persoalan masing-masing yang tidak perlu diumbar dengan segala macam cara. Baik di Medsos dan sebagainya untuk menunjukkan dukungan, apalagi sampai menggunakan atribut-atribut ke-ASN-annya, baik yang melekat maupun tidak,” tandas Ilham. (yud)
