Mataram (Inside Lombok) – Setelah dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden RI periode 2024-2029, telah dilakukan perombakan susunan kementerian. Salah satunya pemisahan Kementerian Koperasi dengan Kementerian UMKM. Pemisahan kementerian ini pun disambut baik oleh pengusaha, termasuk di NTB.
Ketua Lombok Womenpreneur Club (LWC), Indah Purwanti banyak program-program yang dibutuhkan UMKM, jika pemerintah ini ingin menjadikan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian. Maka dari itu, adanya Kementerian UMKM ini diharapkan pemerintah dapat fokus membangun UMKM. “Harapan UMKM adalah dilakukannya pembinaan khusus UMKM sesuai kluster. Selama ini pembinaan kepada UMKM hanya itu itu saja, tidak dilakukan pembinaan secara kluster,” ujarnya, Kamis (24/10)
Pembinaan secara kluster ini, seperti UMKM grade A adalah UMKM ekspor, program yang diberikan tidak jauh dari ekspor dan jaringan pasar. Selanjutnya, UMKM kelas B, bisa saja UMKM yang sudah tuntas standar dan kemasan produknya. Maka disesuaikan juga pembinaannya, begitu juga UMKM kelas C atau UMKM pemula. “Jadi treatment-nya harus khusus. Tidak asal program untuk semua, sehingga bisa tertata dengan baik,” ucapnya.
Dikatakan, perlunya dipisahkan program pembinaan masing-masing OPD atau instansi terkait. Seperti, untuk produksi dan pengolahan produk dilakukan khusus oleh Dinas Koperasi. Sedangkan untuk hasil produk, terkait pemasarannya ditangani khusus oleh Dinas Perdagangan dan seterusnya sesuai kaitannya. “Harapan UMKM agar Kementrian UMKM dapat mewujudkan one produk one village atau satu desa satu produk. Misalnya, di Lombok ada Desa Sade sebagai penghasil tenun,” katanya.
Begitu juga, desa-desa lainnya juga harus memiliki keunikan. Sehingga harapan pemerintah untuk satu desa satu produk seperti di Thailand, bisa diwujudkan. “Kalau soal permodalan, pemerintah sudah menyiapkan KUR (kredit usaha rakyat) dengan bunga kecil. Ini bagus, dan pemerintah bisa meningkatkannya,” jelasnya. (dpi)
