Lombok Tengah (Inside Lombok) – Banyaknya sekolah yang butuh perbaikan sarana-prasarana di Lombok Tengah (Loteng) menjadi perhatian Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Upaya perbaikan sekolah-sekolah itupun diharapkan bisa melalui anggaran pokok pikiran (pokir) anggota dewan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Loteng, Wirman Hamzani mengatakan rombongan komisi empat dalam beberapa hari terakhir telah mengunjungi sejumlah sekolah yang membutuhkan perhatian dan bantuan sarana pendukung. “Kemarin kami berkunjung ke SDN Jangkih Jawe, Praya Barat karena ada persoalan lahan tempat bangunan sekolah oleh masyarakat,” ujarnya, Rabu (6/11).
Selain itu, ada juga SMPN 3 Janapria yang membutuhkan penataan halaman, tembok keliling dan air bersih serta sarana pendukung lainnya. Saat melakukan kunjungan, diakui berbagai sekolah di Loteng masih butuh perbaikan. Seperti di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kwang Rase, Kopang yang membutuhkan perbaikan sarana prasarana. “Perbaikan perpustakaan sekolah, penambahan mebeler, belum tersedianya ruang guru dan kepala sekolah dan penataan lingkungan sekolah,” imbuhnya.
Dijelaskan, apa yang jadi keluhan para guru dan kepala sekolah akan ditampung, dan diupayakan oleh Komisi IV akan dianggarkan melalui bantuan pokir dewan. “Kita prioritaskan, terkait persoalan di bidang pendidikan Komisi IV akan membahasnya dengan dinas terkait supaya akses pendidikan terjamin kualitasnya,” katanya.
Sementara itu, Kepala SDN Kwang Rase, Abdul Gapur menjelaskan dengan kedatangan rombongan dewan ini bisa menjawab keluhan sekolah selama ini yang jarang mendapatkan perhatian pemerintah. “Kita di sekolah memang sangat kekurangan mebeler, kami juga butuh perbaikan ruang kelas, perpustakaan, beserta ruang guru dan kepala sekolah yang belum ada,” katanya.
Dia mengaku, selama empat tahun menjabat kepala sekolah tidak ada bantuan yang diterima oleh sekolah untuk penataan sekolah. Untuk itu pihaknya berharap dengan kedatangan komisi IV DPRD Loteng ini bisa menjawab kebutuhan sekolah dalam meningkatkan akses layanan pendidikan.
“Mudahan aspirasi kami bisa ditampung diprioritaskan, entah melalui pokir ataupun lainnya. Karena dengan kekurangan-kekurangan ini sangat menghambat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar,” pungkasnya. (fhr)
