Lombok Utara (Inside Lombok) – Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersama dengan asosiasi parkir akan membentuk koperasi sebagai upaya meminimalisir kebocoran retribusi parkir. Nantinya koperasi ini akan melakukan nota kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Pasalnya penarikan retribusi parkir ini masih terbilang belum maksimal.
Kabid Prasarana dan Keselamatan Dishub KLU, Sasli Raiz menjelaskan pihaknya akan belajar tentang penarikan retribusi parkir di Kota Mataram. Karena Mataram sudah menggunakan teknologi atau pihak ketiga dan biaya yang digunakan cukup besar. Namun sekarang ini kemampuan daerah belum bisa, sehingga kedepan pihaknya akan menggunakan semi teknologi, seperti menggunakan tiket.
“Kebutuhan anggaran di bawah Rp500 juta atau sekitar Rp400 juta dan mulai berlaku 2025 kebutuhan untuk jasa pihak ketiga, kita harus masukkan jadi itu dikerjasamakan. Di Kantor kita buat asosiasi parkir, kita buat koperasinya dan itu akan ber-MoU dengan Pemkab untuk meminimalisir kebocoran,” ungkapnya, Rabu (20/11).
Untuk itu, penarikan retribusi parkir saat ini diakui memang belum maksimal. Maka dari itu akan dimulai dari awal, tentunya dilakukan penataan tempat dan juru parkir. Sehingga bisa maksimal ketika penarikannya, mengingat selama ini belum maksimal. Dimana retribusi dari jasa parkir tak sebanyak seperti di tempat-tempat lainnya
“Karena kendalanya, seperti tempat parkir yang di jalan raya Tanjung ini kan banyak yang dipakai kemarin (pelebaran jalan), sehingga kita buat dengan Perda (peraturan daerah,red) yang baru, dan ini harus ke jasa pihak ketiga,” terangnya.
Dikatakan, PAD dari sektor belum maksimal karena penguatan data yang belum maksimal. Sehingga harus dilakukan pendataan kembali, begitu juga penarikan retribusi parkir didepan ritel-ritel modern yang ada di Lombok Utara. Bahkan seharusnya mereka menggunakan tenaga parkir supaya ada kontribusi ke daerah.
“Tetapi perusahaan juga menilai adanya parkir maka potensi pengunjung berkurang. Kita sih Pemda ini ingin ada juru parkir disana. Tapi mereka mau bayar pajak sementara ini, ya mudah-mudahan lah ke depan bisa,” demikian. (dpi)
