Lombok Tengah (inside Lombok) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) meraih penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Raih predikat WBK yang diterima oleh Kejari Loteng merupakan hasil dari evaluasi ketat yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan KemenPAN-RB. Setelah pencanangan zona integritas, Kejari Loteng menerapkan inovasi yang mendukung terwujudnya peningkatan integritas, kinerja satker serta kualitas pelayanan publik.
“Diantaranya dengan adanya pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP), Artistik (Antar Barang Bukti Gratis Kejaksaan), Tertib Tahap II, aplikasi Simpel Napi dan Halo Desa,” kata Kasi Intel Kejari Loteng I Made Juri, Kamis (20/2).
Dikatakan, tidak hanya mengedepankan transportasi saja, hal itu juga berdampak terhadap layanan publik secara cepat, efisien, dan tanpa adanya praktik korupsi. “Ini juga didukung dengan terwujudnya akses pengaduan bagi masyarakat terkait dugaan adanya indikasi perbuatan korupsi agar dapat segera ditindaklanjuti,” kata dia.
Kejari Loteng telah berhasil menciptakan sistem pelayanan publik yang mudah diakses, transparan, dan dekat dengan masyarakat. “Predikat WBK ini menjadi bukti konkret bahwa Kejari Loteng tidak hanya mampu menjalankan tugas penegakan hukum dengan baik, tetapi juga berperan penting dalam membangun kepercayaan publik di Loteng,” tegasnya.
Penghargaan ini menjadi tonggak baru dalam perjalanan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, sekaligus mendorong institusi ini untuk terus maju dalam mewujudkan zona integritas yang lebih baik lagi. “Kami bertekad untuk tidak berhenti berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, demi tercapainya visi terciptanya pemerintahan yang bebas dari korupsi,” tandasnya. (fhr)
