Lombok Utara (Inside Lombok) – Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-Naker) KLU menargetkan realisasi investasi tahun 2025 di bisa mencapai Rp1,5 triliun. Angka tersebut sama dengan tahun sebelumnya, meskipun di 2024 tercapai sekitar Rp1,1 triliun.
Sekretaris DPMPTSP-Nakar KLU, Erwin Rahadi mengatakan pihaknya optimis target investasi di 2025 ini dapat tercapai. Apalagi kondisi wilayah saat ini kondusif, sehingga realisasi investasi bisa terpenuhi. Terlebih beberapa sektor yang ada menunjukkan perkembangan kian bagus.
“Target kita di tahun 2025 sebesar Rp1,5 triliun sama seperti tahun lalu. Sektor yang mendorong tercapai realisasi investasi ini, paling besar dari pariwisata,” ujarnya, Jumat (28/2). Saat ini jika melihat kondisi sektor pariwisata di KLU sudah cukup bagus. Bahkan kunjungan wisatawan masih ada, terutama di wilayah Tiga Gili (Trawangan, Meno, Air) meskipun masih di masa low season. Namun kunjungan tetap stabil.
“Harapan kita kedepan untuk kunjungannya itu ke Lombok Utara meningkat. Karena ini efeknya bagus buat daerah, terhadap peningkatan PAD Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita melalui retribusi,” terangnya.
Selain itu, investasi yang berfokus pada pembangunan hotel dan restoran di daerah tersebut masih berjalan meskipun ada beberapa tantangan, terutama terkait dengan status kawasan konservasi di tiga Gili yang menjadi kewenangan pusat. Sehingga untuk pembangunan dibatasi.
“Tapi kalau eraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (PKKPR) sudah selesai, kami harap proses perizinannya bisa dilanjutkan dan investasi di sektor ini dapat berkembang,” jelasnya.
Dikatakan, meskipun target investasi yang ditetapkan cukup tinggi, namun hal tersebut justru menjadi pemicu untuk lebih giat dalam mencapai target tersebut. Secara keseluruhan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah melampaui target investasi yang telah ditetapkan beberapa tahun belakangan ini. Begitu juga dengan target tahun 2025, pihaknya optimis tercapai. “Kami tetap optimis meski tantangannya ada, karena kami percaya bahwa Lombok Utara memiliki potensi yang sangat besar,” ungkapnya.
Disisi lain, pihaknya juga membentuk tim pengawasan terhadap proyek investasi juga menjadi prioritas. Serta memastikan bahwa seluruh proses perizinan mengikuti ketentuan yang berlaku, dimulai dari persyaratan dasar seperti PKKPR, izin lingkungan, hingga Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Salah satu fokus utama mereka adalah mengurangi angka pengangguran di Lombok Utara dengan memastikan bahwa perusahaan yang beroperasi di daerah ini lebih banyak melibatkan tenaga kerja lokal. “Ini adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan bahwa manfaat dari investasi yang masuk dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Lombok Utara,” tandasnya. (dpi)
