Lombok Utara (Inside Lombok) – Dalam upaya untuk memberikan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi, Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus melakukan pengembangan dan perbaikan. Salah satunya penambang beberapa layanan, sehingga lebih memudahkan akses bagi masyarakat mengurus administratif dengan lebih praktis dan efektif.
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-Naker) KLU, Erwin Rahardi menjelaskan bahwa MPP yang awalnya hanya menawarkan beberapa layanan, kini telah berkembang dengan hadirnya berbagai fasilitas baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Dulu pelayanan di MPP hanya terbatas pada BPJS dan ketenagakerjaan. Sekarang, sudah ada tambahan pelayanan SKCK, pojok pajak, bahkan Bank NTB Syariah yang siap melayani di sana,” ujarnya, Kamis (6/3).
Bank NTB Syariah kini hadir di MPP untuk memudahkan warga KLU yang ingin membuka rekening atau sekadar melakukan pengecekan buku rekening. Dengan keberadaan bank ini, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor cabang, karena segala kebutuhan transaksi perbankan dapat dilakukan di satu tempat.
Di sisi lain, seperti halnya dalam setiap pengembangan layanan publik, tidak jarang ada kendala yang muncul. “Tentu saja, kendala pasti ada. Namun, kita akan terus berusaha untuk mengatasinya. Kita akan terus menyesuaikan dan melengkapi fasilitas yang ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, sebagai leading sector dalam pengelolaan MPP, DPMPTSP akan melakukan pengadaan fasilitas yang masih kurang. Hingga saat ini, beberapa layanan yang telah tersedia di MPP KLU, antara lain adalah pelayanan terkait pajak bumi dan bangunan (PBB), serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau PBG. “Sekarang masyarakat bisa mengakses pelayanan-pelayanan tersebut dengan lebih mudah dan efisien, karena tersedia di satu tempat,” terangnya.
Namun, ada satu layanan yang hingga saat ini masih belum dapat sepenuhnya dihadirkan di MPP KLU, yaitu pelayanan Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil). Lantaran, peralatan khusus yang diperlukan untuk perekaman dokumen kependudukan masih belum tersedia. Meski begitu, MPP sudah menyiapkan tempat untuk Dukcapil, sehingga ketika perangkat tersebut tiba, pelayanan ini dapat segera dimulai.
“Kami masih menunggu peralatan khusus yang diperlukan untuk perekaman dokumen kependudukan. Begitu perangkat tersebut tersedia, pelayanan Dukcapil akan langsung bisa berjalan di MPP,” jelasnya.
Dengan perkembangan ini, MPP KLU semakin menjadi pusat layanan publik yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administratif dan sosial. Masyarakat KLU kini dapat menikmati kenyamanan berurusan dengan pemerintah daerah tanpa harus berpindah-pindah tempat, cukup datang ke satu lokasi yang semakin lengkap dan efisien. “Ini menjadi langkah besar menuju pelayanan publik yang lebih baik dan lebih cepat di Kabupaten Lombok Utara,” pungkasnya. (dpi)
