Lombok Timur (Inside Lombok) – Dalam memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan program, pengelolaan aset, serta administrasi keuangan agar berjalan sesuai ketentuan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur melalui penandatanganan nota kesepakatan (MoU) tentang bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin menegaskan bahwa pentingnya kehadiran Kejaksaan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan dengan rasa tenang, terarah, dan memiliki kepastian hukum. Pendampingan ini akan menjadi pondasi pemerintahan yang bersih dan efektif. “Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh jaminan hukum dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Lotim, Hendro Wasisto, menjelaskan bahwa MoU ini memberikan ruang bagi Kejaksaan untuk melakukan pendampingan, baik dalam penyelesaian sengketa perdata, tata usaha negara, maupun penguatan tata kelola aset.
“Kami memastikan setiap rupiah anggaran dimanfaatkan tepat guna, termasuk melindungi aset daerah dan mendampingi desa dalam pengelolaan dana agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” pungkasnya. (den)
