Mataram (Inside Lombok) – Jumlah Pekerja dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkup Pemprov NTB sebanyak 9.466 orang. Para PPPK Paruh Waktu ini akan digaji sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Kepala Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) NTB, Nursalim, mengatakan jumlah UMP NTB yaitu Rp2,6 juta lebih. Nantinya, gaji PPPK Paruh Waktu dipastikan tidak akan di bawah UMP. “Itu UMP standarnya. Tidak boleh kita menggaji di bawah UMP. Itu untuk paruh waktu,” katanya.
Ia mengatakan, setiap tahun jumlah pegawai yang pensiun hingga 500 orang. Dengan kondisi ini, gaji PPPK Paruh Waktu tidak akan mengganggu fiskal daerah. “Tidak otomatis membengkak tapi ada pensiun setiap tahun. jadi ada 400-500 orang pensiun setiap tahun,” tambahnya.
Penurunan proporsi belanja pegawai juga didukung formula baru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Misalnya, jasa pelayanan (Jaspel) rumah sakit yang sebelumnya masuk belanja pegawai kini dialihkan ke pos belanja barang dan jasa. “Jumlahnya lumayan besar, maksimal 40 persen dari total pendapatan rumah sakit. Dengan aturan baru, itu tidak lagi membebani belanja pegawai,” terangnya.
Sementara itu, terkait dengan jam kerja PPPK Paruh Waktu yang berbeda dengan PPPK Penuh Waktu, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Nursalim tidak menjelaskannya. Karena kewenangan BPKAD hanya menyiakan anggaran untuk penggajian. “Bisa ditanya ke Disnakertrans. Karena yang punya otoritas. Kalau kami hanya juru bayar. Dianggarkan atas kajian dan usul dinas teknis. Yakni dinas tenaga kerja,” katanya.
Adapun dengan kondisi kelebihan belanja pegawai hingga 33 persen yang dialami Pemprov NTB saat ini. Mantan Kepala Biro Organisasi NTB itu memastikan di tahun 2026 nanti, Pemprov bisa menekan jumlah tersebut. Hal itu beriringan dengan adanya kebijakan pengalihan belanja Jaspel yang mulanya masuk belanja pegawai, beralih ke belanja barang dan jasa. “Kita 2026 ini InsyaAllah kita di bawah 30 persen,” ucapnya.
