Lombok Barat (Inside Lombok) – Pandemi Covid-19 yang masih terus berlarut hingga saat ini menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di Lombok Barat (Lobar) tak terelakkan. Terlebih Lobar baru saja diterjang bencana banjir dan tanah longsor.
Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Lobar, angka kemiskinan periode 2021 ini meningkat hingga 4.990 jiwa. Dengan begitu jumlah penduduk miskin di Lobar menjadi 105.240 jiwa. Padahal pada 2020 lalu jumlahnya masih tercatat 100.250 jiwa.
Kondisi ini kemudian menempatkan Lobar pada urutan keempat dari 10 kota/kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di NTB. Antara lain Lombok Utara dengan persentase 27,04 persen, Lombok Timur 15,38 persen, Bima 14,88 persen dan Lobar 14,47 persen.
“Kalau dibanding dengan Maret tahun lalu, kemiskinan di Lobar 100.250 jiwa, atau sekitar 14,28 persen. Tapi bulan Maret 2021 ini, angka itu meningkat menjadi 105.240 jiwa dan meningkat sebesar 0,19 persen,” beber Fungsional Madya BPS Lobar, Sapirin.
*Kenaikan Dipengaruhi Inflasi*
Diterangkan, ada beberapa hal yang mempengaruhi peningkatan angka kemiskinan, termasuk inflasi. Karena, kata dia, nilai inflasi, baik tinggi ataupun rendah akan turut berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat membeli kalori untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka.
“Pengeluaran rumah tangga juga berpengaruh. Ada berapa persen nilai yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang tinggi nutrisi,” jelasnya.
*Banyak Masyarakat Utamakan Rokok Ketimbang Nutrisi*
Disisi lain, rokok juga disebut berpengaruh pada angka kemiskinan. Mengingat pengeluaran rumah tangga juga sering kali lebih besar diarahkan untuk membeli rokok, dibandingkan untuk membeli kebutuhan demi memenuhi nutrisi harian keluarga.
“Artinya, konsumsi rokok masyarakat lebih tinggi dibanding pemenuhan kebutuhan pokok yang berkalori tinggi,” jelas Sapirin.
Bahkan, peningkatan jumlah penduduk juga disebutnya turut berpengaruh. Karena semakin besar jumlah penduduk, maka akan semakin besar pula pengaruhnya terhadap program yang dibuat pemerintah.
Atas persoalan ini, Wabup yang juga menjadi Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Lobar, Hj. Sumiatun mengakui bahwa angka kemiskinan di Lobar tahun ini memang meningkat.
Sehingga ia meminta, dalam penanganan persoalan kemiskinan ini, agar semua OPD harus semakin memperkuat sinergitas. Termasuk menjalin kerjasama dengan lembaga non-pemerintah juga.
“Pemda harus saling bersinergi juga dengan lembaga non-pemerintah untuk sama-sama menuntaskan persoalan kemiskinan ini,” tegas Sumiatun.
Ia berharap, semua pihak dapat membangun kerjasama yang lebih produktif. Sumiatun juga mendorong perlindungan sosial di daerah supaya tepat sasaran. Hal ini dinilai sebagai upaya untuk menekan angka kemiskinan baru di Lobar. (yud)
