Lombok Barat (Inside Lombok) -DPRD Lobar desak Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi segera tangani banjir yang terjadi di Labuan Tereng, Lembar. Banjir ini bahkan mengakibatkan dua rumah yang ada di sempadan sungai roboh dan delapan lainnya berpotensi mengalami kerusakan yang sama.
“Mungkin penanganannya bisa dari dana-dana yang kita cadangkan untuk penanggulangan bencana jangan sampai ini semakin parah” tegas anggota DPRD Lobar Dapil Sekotong-Lembar, Abubakar Abdullah, saat meninjau lokasi banjir, Sabtu (20/02/2021).
Karena dikhawatirkan bila terjadi kembali hujan dengan intensitas tinggi, rumah warga yang lainnya pun akan mengalami hal yang sama seperti dua rumah yang sudah roboh akibat banjir itu. Ada sekitar 380 KK terdampak yang menyebabkan 1.450 jiwa yang terpaksa harus mengungsi.
“Jadi paling tidak sekarang ini harus ada langkah cepat tanggap dari pemda, PU dan BPBD untuk menurunkan alat berat membantu masyarakat” imbuhnya.
Ia kembali mendorong agar pemerintah baik Bupati, Gubernur dan pihak BWS segera mempercepat langkah untuk restorasi sungai dan perbaikan penataan infrastruktur di kawasan itu. Mengingat Labuan Tereng merupakan jalur vital sebagai penyangga KEK Mandalika juga yang dilalui oleh penumpang dan kendaraan yang memasuki Lombok melalui Pelabuhan Gili Mas.
“Labuan Tereng ini adalah pintu masuk Indonesia, harus kita sadari pelabuhan internasional Gili Mas itu ada di sini” tukas Abu.
Sehingga dikhawatirkan, bila tidak segera dilakukan penataan infrastruktur yang lebih bagus dan lebih kokoh, dampaknya pun fatal. Seperti Jum’at lalu saat air menggenangi kawasan itu, lalu lintas kendaraan di kawasan pelabuhan itu pun tersendat.
Sementara itu, Kades Labuan Tereng, Humaidi pun menuturkan. Sebelum banjir yang terjadi Jum’at kemarin, lokasi itu pun sudah pernah mengalami bencana serupa karena rusaknya tanggul di sungai itu sudah terjadi sejak tahun 2017 lalu. Pihak desa, dalam hal ini, disebutnya hanya bisa melakukan perbaikan sementara dengan bergotong royong.
“Tanggul ini kan kewenangan BWS, bukan pemerintah desa. Tapi menjadi salah satu kewajiban desa, maka kita gotong royong memperbaikinya. Tapi sekarang yang kita butuhkan adalah solusi permanen” harapnya.
