Mataram (Inside Lombok) – Dinas Perhubungan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyatakan siap melakukan pengamanan jalur bus rapid transit (BRT) yang rencananya akan kembali dioperasionalkan tahun 2019 ini oleh pemerintah provinsi.
“Sejauh ini kami memang belum ada koordinasi dengan pemerintah provinsi terkait akan dioperasionalkannya BRT, namun kami menyatakan siap mengamankan jalur BRT untuk mendukung program pemerintah dalam upaya penyediaan moda transportasi umum,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram M Saleh di Mataram, Jumat.
Ia mengemukakan, dalam hal pengoperasionalkan BRT pihaknya tidak memiliki kewenangan karena operasional BRT sepenuhnya berada di pemerintah provinsi.
Mataram, lanjutnya, sifatnya hanya menfasilitasi sejumlah fasilitas pendukung seperti halte, penetapan trayek, dan rambu serta lainnya. Namun, untuk halte dan rambu masih layak untuk digunakan.
Apalagi, beberapa titik halte yang dibangun pada sejumlah titik strategis di Kota Mataram, memang didesain untuk halte BRT sebab kalau untuk halte angkutan kota desainnya tidak setinggi halte BRT.
“Tapi kami belum memiliki anggaran untuk mensubsidi angkutan kota (angkot) sebagai feeder yang akan membawa penumpang sampai ke halte atau stop bus,” katanya.
Ia mengatakan, feeder dimaksudkan sebagai pengumpan pada titik–titik atau jalur-jalur yang belum terlayani angkot, untuk kemudian dibawa ke halte terdekat.
Dengan demikian, keberadaan BRT tetap bisa berjalan optimal tanpa ada penolakan dari sopir angkot yang merasa dirugikan setelah BRT beroperasional.
Lebih jauh, Saleh mengatakan, pemerintah kota serius memberikan dukungan agar BRT bisa beroperasional secara maksimal karena selain bisa menjadi angkutan umum, BRT juga bisa menjadi angkutan sekolah.
Kalau BRT bisa menjadi angkutan sekolah, tentunya dapat mengurai kemacetan lalulintas pada jalur-jalur tertentu, seperti di Jalan Penjanggik depan SMPN 1,2 dan 15 Mataram serta SDN 2 Cakranegara.
“Kawasan jalur Pejanggik tersebut, selama ini menjadi titik kemacetan saat jam masuk dan pulang sekolah karena banyaknya kendaraan penjemput siswa,” ujarnya. (Ant)
