Lombok Tengah (Inside Lombok)- Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengantisipasi kemunculan Anak Jalanan (Anjal) Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di bulan Ramadan.
“Kita akan turun melakukan penertiban dan pemeriksaan di tempat-tempat yang mengganggu ketertiban umum,”ujar Kepala Disos Loteng, Hj. Baiq Sri Hastuti Handayani di Praya.
Beberapa tempat yang sering dijadikan tempat mangkal anjal dan gepeng di antaranya adalah di depan pertokoan, pasar dan juga perkantoran.
Meski demikian, ada juga gepeng yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga pihaknya kesulitan untuk melakukan penertiban.
“Itu tidak bisa kita ikuti kemana dia. Makanya dalam hal ini kita himbau masyarakat untuk tidak memberi. Biar dia tidak kebiasaan,”ujarnya.
Kalau masyarakat ingin bersedekah dihimbau melalui lembaga resmi yang ada. Adapun untuk keberadaan anjal dan gepeng di wilayah Loteng sampai saat ini dinilai sudah berkurang.
Hal itu terlihat dari beberapa lokasi yang dulunya sering dijadikan tempat mangkal anjal dan gepeng, termasuk pekerja anak kini keberadaan mereka sudah jarang terlihat.
“Seperti di simpang empat dulu banyak pekerja anak. Ada juga (gepeng) yang jalan pakai skateboard terus ada ibu-ibu yang selalu bawa anak yang beda-beda, anaknya tidak besar-besar itu kan sekarang tidak ada lagi,”kata Kepala Dinas Sosial Loteng,
Langkah yang dilakukan pihaknya dalam mengatasi anjal dan gepeng ini adalah melakukan penertiban. Selanjutnya anjal dan gepeng yang telah ditertibkan itu diantar pulang dan diserahkan kepada kepala desa setempat.
“Saya bilang kepada kepala desa. Ini wargamu. Tanggung jawab mu. Saya minta mereka (anjal dan gepeng) dimasukkan ke dalam program sosial di desa,”ujarnya.
Anjal dan gepeng yang dimasukkan ke dalam penerima program bantuan sosial oleh pemerintah desa, baik itu bantuan dari desa, pemerintah daerah maupun pusat akhirnya tidak lagi turun ke jalanan.
“Karena dia akhirnya ada jaminan dari desa. Saya minta kepala desa itu melakukan langkah itu, memasukkan warganya yang layak dapat bantuan ke dalam pembahasan Musrenbangdes dan lain-lain karena itu memang ada anggarannya,”imbuhnya.
