26.5 C
Mataram
Rabu, 17 April 2024
BerandaBerita UtamaPemda Lotim Akan Bentuk Tim Asistensi, Perlukah?

Pemda Lotim Akan Bentuk Tim Asistensi, Perlukah?

Lombok Timur (Inside Lombok) – Banyaknya polemik yang terjadi antara pemdes dan masyarakat terkait dengan bantuan JPS, membuat Pemda Lotim turun tangan. Salah satunya dengan membuat Tim Asistensi bernama Tim Penjalin. Untuk membantu pemdes dalam mempertanggungjawabkan data penerima JPS.

Sekretaris Daerah Lotim, M Juaini Taufik mengungkapkan bahwa masyarakat butuh penjelasan yang valid terkait data penerima JPS. Untuk itu, Pemda Lotim akan membuat Tim Asistensi untuk membantu desa menyelesaikan polemik di masyarakat. Sehingga keberadaan tim ini dianggap sangat perlu.

“Jika semua pemdes bersikap jujur, berani dan berkenan memampang informasi para penerima JPS. Maka saluran informasi terkait bantuan kepada masyarakat sudah ada, dan kemungkinan polemik tersebut bisa diatasi oleh pemdes,” ucapnya.

Hasil monitoring pemda di semua desa, relatif cukup banyak jumlah desa yang belum menampilkan data informasi penerima JPS di kantor desa maupun di tempat umum. Sehingga hal tersebut yang menyebabkan banyaknya polemik yang terjadi di masyarakat.

- Advertisement -

“Di desa sangat rawan terjadi polemik, apalagi banyaknya lawan politik yang dulu yang membuat suasananya menjadi lebih keruh,” tuturnya.

Dengan dibentuknya Tim Asistensi yang bernama Tim Penjalin ini, bisa membantu pemerintah desa untuk memberikan tanggapan ataupun jawaban yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh desa. Tim Penjalin tersebut berisikan beberapa OPD di Kabupaten Lombok Timur, yaitu Dinsos, PMD, Dukcapil, Anggota Polres dan Anggota Kodim.

“Akan tetapi, kami juga menjaga hak informasi masyarakat dengan membentuk unit pengaduan, siapa tau masyarakat tersebut tidak dapat akses dari desanya,” katanya.

Tugas pokok dari Tim Penjalin ini, yaitu jika masyarakat tersebut minta hearing di desanya. Maka Tim Penjalin inilah yang akan turun untuk memberikan informasi ke masyarakat sekaligus membantu pemdes untuk memberikan informasi yang valid kepada masyarakat.

“Kita tidak bisa memutuskan siapa yang salah, apakah murni salah pemdes ataukah para penggiat birokrasi. Akan tetapi, kita meningkatkan bagaimana cara kita bekerja, sehingga secara proporsional tujuan akhirnya memberikan informasi dan mendapat JPS lebih mudah dari sebelumnya,” tutupnya.

- Advertisement -

Berita Populer