Pemkot Rasionalisasi Anggaran Distan Rp1,5 Miliar

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram H Mutawalli. (Inside Lombok/ANTARA News/Nirkomala)

Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, merasionalisasi anggaran Dinas Pertanian setempat sebesar Rp1,5 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020.

Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kota Mataram H Mutawalli di Mataram, Senin, mengatakan rasionalisasi anggaran tersebut tentu berdampak pada beberapa kegiatan yang direncanakan dilaksanakan rutin setiap tahun menjadi tertunda.

“Oleh karena itu, kami akan mencoba melakukan komunikasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar tidak dilakukan rasionalisasi. Setidaknya, anggaran diperkecil agar kegiatan tetap jalan,” katanya.

Menurutnya, beberapa kegiatan yang direncanakan rutin namun terancam tidak digelar pada 2020 antara lain pameran Mataram Agriculture Ekspo, kegiatan Pekan Daerah dan Pekan Nasional Kontak Tani yang wajib dilaksanakan.

Mutawalli mengatakan, rasionalisasi anggaran pada OPD yang dipimpinnya yang mencapai hingga Rp1,5 miliar, mengganggu programnya karena pihaknya sudah berjanji kepada komunitas-komunitas pertanian untuk memberikan dukungan anggaran dalam setiap kegiatan.

Misalnya, pada komutitas cabai, komunitas pencinta binatang kesayangan, perkutut dan lainnya untuk tiap tahun memberikan wadah bagi mereka untuk mengekspose atau membuka pameran.

“Untuk komunitas pencinta hortikultura, bonsai dan lainnya sudah kami janji untuk dilaksanakan setiap tahun. Jadi kalau anggarannya ditiadakan kami tidak enak,” katanya.

Terkait dengan itu, pihaknya masih melakukan negosiasi dengan TAPD Kota Mataram, kalaupun tidak bisa sama dengan tahun sebelumnya bisa diperkecil sehingga masyarakat tidak terlalu kecewa.

“Kami berharap TAPD dapat mempertimbangkan apa yang kami usulkan, agar tahun depan kegiatan bagi para komunitas bisa tetap dilaksanakan,” katanya.

Rasionalisasi anggaran, tambah Mutawalli, tidak hanya terjadi pada Distan, akan tetapi dilakukan terhadap OPD-OPD lainnya karena melihat kemampuan anggaran daerah dan program prioritas. (Ant)