Pemprov Ambil Alih Pembangunan Rumah Tahan Gempa

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, menyapa para fasilitator yang menghadiri Apel Fasilitator Terpadu di Lapangan Sangkareang, Sabtu (20/04/2019) (Inside Lombok/Istimewa)

Mataram (Inside Lombok) – Setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi mengambil alih komando lapangan proses pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG). RTG ini diperuntukkan bagi korban yang mengalami kerusakan rumah baik ringan, sedang, maupun berat, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah (Bang Zul), memimpin Apel Fasilitator Terpadu, Sabtu (20/04/2019) di Lapangan Sangkareang, Kota Mataram.

Pada apel yang dihadiri oleh ratusan fasilitator baik dari sipil maupun TNI-Polri tersebut, Bang Zul dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar para fasilitator dapat lebih mendengar dan mengerti permasalahan yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat.

“Sukses tidaknya fasilitator di lapangan tergantung dari seberapa jauh kemampuan untuk mendengar semua keluhan masyarakat yang rumahnya rusak terdampak gempa,” ujar Bang Zul.

Darenm 162/WB, Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, selaku pengambil Apel Fasilitator tersebut memberikan instruksi terkait peran Babinsa sebagai fasilitator dari TNI dalam pembangunan RTG untuk tidak bersikap kaku serta terus berkoordinasi dengan para petugas terkait. Hal tersebut diharapkan dapat membuat pembangunan RTG berjalan lebih lancar lagi mengingat Gubernur NTB sendiri telah memperpanjang waktu waktu pemulihan pascagempa untuk seluruh wilayah NTB.

“Insyaallah nanti saya akan usahakan ke Komando Atas agar kalian yang masuk sebagai fasilitator menadapatkan perlengkapan perorangan lapangan (Kaporlap) berupa pakaian PDL, kaos loreng, topi dan sepatu,” ujar Ahmad kepada para fasilitator di apel tersebut.

Turut menghadiri apel tersebut Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Mohammad Rum, yang menerangkan bahwa tujuan diadakannya Apel Fasilitator Terpadu karena sudah ada pelimpahan komando lapangan fasilitator untuk pembangunan RTG bagi rumah rusak berat yang selama ini di bawah manajemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Pemprov NTB.

“Tanggal 1 April 2019 kemarin sudah ada penyerahan pelimpahan dari Kementerian PUPR kepada Pemerintah Provinsi NTB, sehingga kami mengundang kembali para fasilitator rusak berat yang direkrut dari umum, orang lokal di NTB, sedangkan yang rusak sedang dan ringan hanya melanjutkan saja karena memang yang rusak sedang dan ringan dalam kendali Pemeritah Provinsi,” ujar Rum.

Menurut Rum sendiri, para fasilitator ini perlu memaksimalkan perannya dalam memfasilitasi keinginan masyarakat terkait pembangunan RTG agar rumah yang terbangun dapat sesuai dengan keinginan masing-masing orang yang menjadi korban.

“Ada 800 orang fasilitator yang dilimpahkan dari kementerian PUPR kepada Pemprov NTB, yang datang apel hari ini akan menandatangani perpanjangan kontrak kerja,” pungkas Rum.

Setelah melaksanakan apel, para fasilitator yang hadir melakukan penandatangan kontrak kerja untuk fasilitator rumah rusak berat dengan Pemerintah Daerah (Pemda) di tujuh (7) Kabupaten/Kota di NTB yang terdampak gempa. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Kalak BPBD NTB, Dinas Perkim NTB, Danrem 162/WB, serta beberapa instansi terkait.