Resesi di Depan Mata, Belanja Daerah Harus Dimaksimalkan untuk Produk Lokal

Lombok Barat (Inside Lombok) – Adanya ancaman resesi secara global, akibat dari pandemi covid-29 ini. Ini turut juga berpengaruh pada sektor rill di Lombok Barat. Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Disperindag Lobar, Abu Bakar mengatakan, bahwa secara umum, yang turut merasakan dampak tersebut justru para pelaku usaha yang menengah ke atas.

Di mana dalam sektor rill, hal tersebut turut memengaruhi proses produksi barang. Karena daya beli masyarakat yang sedang menurun. Sehingga mau tidak mau, para pelaku usaha tidak memiliki pilihan, selain mengurangi jumlah tenaga kerjanya.

“Ketika itu terjadi maka dampaknya ketika tidak ada pergerakan sektor rill ini, maka dampak yang paling utama itu adalah pengangguran,” sebutnya, saat ditemui di kantor Disperindag Lobar, Senin (05/10/2020).

Pengangguran ini pun akan berdampak terhadap pola konsumsi masyarakat. Karena maraknya pengangguran, tidak adanya pemasukan dan sudah pasti akan menyebabkan lemahnya daya beli masyarakat secara umum.

“Tetapi secara alami sebenarnya, bahan pokok yang ada di Lombok Barat harganya justru mengalami penurunan” ungkap Abu Bakar.

Hal tersebut bisa terjadi karena lemahnya daya beli masyarakat. Sehingga ketika daya beli masyarakat menurun dan lemah. Hal tersebut yang menyebabkan produsen justru menghentikan produksi tersebut, terlebih lagi barang yang cepat rusak.

“Di masa sekarang ini, UKM di Lombok Barat kami dorong untuk tetap berusaha. Dengan cara belanja-belanja pemerintah harus dimaksimalkan pada hasil produksi lokal” terang Abu Bakar.

Baik itu melalui JPS MANTAP yang diprogramkan oleh Pemda Lobar untuk mengakomodir para pelaku UKM. Sehingga mereka dapat menggunakan modal yang dimiliki dapat difokuskan untuk kelanjutan usahanya.

Karena diakui Abu Bakar, menyangkut peralatan yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha tersebut akan didukung oleh pemerintah daerah, melalui Disperindag.

“Sama seperti kita misal memberi bantuan berupa gerobak jualan atau pun mesin jahit, atau alat perbengkelan dan pertukangan atau alat-alat produksi lainnya. Sehingga itu nanti, mereka tidak lagi memikirkan alat pendukungnya. Tetapi cukup fokus untuk mengembangkan dan melanjutkan usahanya saja” terang Abu Bakar.

Sehingga uang akan tetap berputar di wilayah Lombok Barat. Karena dalam pembuatan peralatan untuk mendukung usaha tersebut, pemerintah daerah memberdayakan masyarakat yang sudah diberi pelatihan untuk membuatnya.

Kemudian, peralatan yang sudah jadi tersebut akan dibeli kembali oleh pemerintah daerah. Dan setelah itu, peralatan tersebut akan diserahkan kembali kepada para pelaku usaha (UMKM) yang membutuhkan itu.

Dalam kaitannya mengenai memaksimalkan penggunaan produk lokal, disebutkan Abu Bakar, bahwa salah satunya melalui peraturan bupati yang dimiliki Lombok Barat, untuk mengatur pemberdayaan produk lokal.

“Jadi makanya kita itu menekankan, supaya belanja pemerintah ini juga tetap berputar di wilayah Lombok Barat. Terutama untuk konsumsi produk UMKM seperti makanan basah atau pun makanan kering” tukas Abu Bakar.

Sehingga dengan begitu, diharapkan, para pelaku usaha jangan sampai berhenti berusaha karena alasan keterbatasan alat atau pun pendukungnya.

Dan yang terjadi sebaliknya justru ada pada material bahan bangunan, yang saat ini justru mengalami lonjakan harga.

“Seperti harga kayu, yang saat ini mengalami kenaikan antara 10 hingga 15 persen” bebernya.