WSBK Sukses, Warga Harapkan Pembayaran Lahan Bisa Segera Selesai

Dusun Ebunut, Desa Kuta yang berada di dalam Sirkuit Mandalika, Selasa (23/11/2021). (Inside Lombok/Ida Rosanti)

Lombok Tengah (Inside Lombok) –

Suksesnya seri balap World Superbike (WSBK) dan Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) di Sirkuit Mandalika memberi buah manis untuk sektor ekonomi NTB. Kesuksesan tersebut diharapkan kembali berulang pada Maret 2022 mendatang, dengan digelarnya seri MotoGP.

Mengikuti kesuksesan pembangunan di NTB tersebut, masyarakat sekitar Sirkuit Mandalika juga berharap mendapat imbas yang sama. Salah satunya diungkapkan warga Dusun Ebunut, Desa Kuta, yang berharap tanah mereka lunas dibayar sebelum MotoGP digelar.

Salah seorang warga Dusun Ebunut, Suparta, Senin (22/11/2021) kemarin mengatakan hingga saat ini dirinya dan warga lain masih menunggu kepastian pembayaran lahan mereka dari PT. ITDC selaku pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

“Kalau kabar yang kami terima, ITDC belum ada uang untuk bayar, dan kepastian kapan kami akan diberikan bayarannya itu belum ada,” ujar Suparta. Atas hal ini, warga dusun tersebut masih bertahan di atas lahan yang sudah didiami selama puluhan tahun.

Menurut Suparta, jumlah warga yang masih bertahan di dusun itu mencapai 48 kepala keluarga (KK) dengan luas lahan yang beragam. “Kalau saya luas lahan yang saya miliki sembilan are,” katanya.

Selain belum adanya kepastian pembayaran, hasil appraisal terkait dengan harga lahan yang ditinggali warga pun belum keluar. Akan tetapi, dia bersikukuh kalau harga yang harus diterima nantinya seperti harga lahan warga yang sudah dibebaskan di Dusun Ujung Lauk yang saat ini dijadikan sebagai lokasi pembangunan paddock sirkuit.

“Itu harganya Rp75 juta per are. Kalau lahan di sini pernah ditawar Rp73 juta, tapi di Dusun Ujung itu harga bangunan dan tanaman itu yang melonjak. Sementara di sini ditawar harga bangunan dan tanaman Rp10 juta, bagaimanapun bagusnya,” ujarnya.

Dengan tawaran harga sementara tersebut, warga diakuinya belum bisa sepakat. Karena mestinya harga bangunan dan tanaman harus sesuai dengan kondisi yang ada.

“Jadi kalau teman-teman yang lain yang duluan dibayar mungkin sudah setuju dengan harga yang dikasih, tapi kalau kami di sini tidak setuju,” jelasnya. Menurut dia, warga hanya akan angkat kaki dari tempat itu kalau sudah ada kejelasan terkait pembayaran dan harganya juga sesuai.

Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir sempat menyatakan akan bertanggung jawab untuk penyelesaian lahan puluhan KK yang bertahan di Dusun Ebunut. Pernyataan tersebut disampaikannya saat mendampingi Presiden Indonesia, Joko Widodo saat meresmikan Sirkuit Mandalika pada 12 November lalu.

“Saya tanggung jawab, Pak (menyelesaikan persoalan lahan di Mandalika),” ujar Eric di hadapan Presiden saat itu. (irs)