Lombok Timur (Inside Lombok) – Pemilik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Elmina di Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur, menyatakan masih dalam proses pengurusan izin pemanfaatan lahan milik Pemerintah Daerah (Pemda) di sekitar lapangan sepak bola Tanjung. Lahan tersebut digunakan sementara sebagai area parkir dan menuai keluhan dari warga, Selasa (22/4/2026).
Mitra Dapur MBG, Sabar, menjelaskan bahwa lahan berukuran sekitar 9 x 4,5 meter itu sedang diajukan izin sewanya melalui bagian aset Pemkab Lombok Timur. “Kami saat ini masih dalam proses pengajuan izin sewa aset tersebut,” ungkapnya.
Ia menegaskan, penggunaan lahan hanya bersifat sementara dan difungsikan sebagai tempat parkir, bukan untuk bangunan permanen. Area tersebut sebelumnya menggunakan terpal dan kini telah dirapikan. “Parkir ini tidak permanen, dan ruang di sekitar lapangan masih luas. Memang pernah ada kendaraan terkena bola, tapi itu risiko biasa di pinggir lapangan,” jelasnya.
Sabar juga menyatakan kesiapannya untuk membongkar fasilitas jika diminta oleh pengelola aset daerah, dengan catatan penertiban dilakukan secara menyeluruh. Ia mengaku bersedia membayar sewa lahan sesuai ketentuan sebesar Rp25 ribu per meter, namun kontrak belum terbit karena masih menunggu rekomendasi kelurahan.
“Proses di aset sudah kami jalankan. Hanya saja, rekomendasi dari kelurahan belum keluar karena adanya komplain dari komite,” ujarnya.
Sementara itu, Lurah Tanjung, M. Marta Hardianto, menyatakan pihaknya belum pernah mengeluarkan rekomendasi terkait perizinan tersebut. “Sejauh ini tidak ada surat masuk maupun rekomendasi dari kelurahan terkait izin tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebelumnya memang ada kesepakatan terkait pemanfaatan lapangan untuk kegiatan pelatihan masyarakat, namun tidak berkaitan dengan pembangunan dapur. Pengelolaan lapangan saat ini diserahkan kepada Komite Lapangan yang melibatkan pemuda setempat. “Pengelolaan lapangan ini sudah kami serahkan ke komite. Mereka yang selama ini membersihkan dan mengelola,” katanya.
Pihak kelurahan mendorong komunikasi antara komite dan pihak terkait untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. “Kami berharap ke depan ada komunikasi yang baik antara semua pihak agar ditemukan solusi yang benar-benar tepat,” pungkasnya.
