Lombok Utara (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengelola usaha penggilingan padi berkapasitas besar sebagai upaya hilirisasi sektor pertanian. Langkah ini dilakukan agar hasil panen gabah petani lokal tidak lagi banyak dibawa keluar daerah untuk diproses.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) KLU, Tresnahadi, mengatakan keterlibatan BUMD dinilai menjadi solusi strategis karena dinas memiliki keterbatasan dalam mengelola unit usaha secara langsung. “Sebaiknya memang yang melaksanakan itu adalah BUMD. Ini salah satu unit usaha yang potensial. Saat ini di KLU belum ada mesin penggiling padi dengan kapasitas besar,” ujarnya, Rabu (13/4).
Menurutnya, selama ini gabah hasil panen petani KLU banyak dibawa ke Lombok Tengah untuk digiling karena keterbatasan fasilitas pengolahan di daerah. Setelah menjadi beras, produk tersebut kemudian kembali dijual ke masyarakat KLU. “Kalau kita punya sendiri, tentu lebih bagus agar beras kita tidak keluar,” terangnya.
Untuk mendukung pengelolaan penggilingan padi skala besar, diperlukan sejumlah fasilitas penunjang seperti mesin penggilingan modern, lantai jemur, dan gudang penyimpanan. Tresnahadi menilai, apabila seluruh rantai pengolahan dilakukan di KLU, maka nilai tambah ekonomi dapat berputar di daerah sendiri.
“Daripada harus kita bawa keluar gabah ini dan dikelola di luar, ujung-ujungnya dijual lagi ke kita, kan artinya yang dapat untung mereka yang diluar bukan kita,” katanya.
Dorongan pengembangan usaha tersebut didasarkan pada tingginya produktivitas pertanian di KLU. Dengan luas lahan produktif mencapai 58 ribu hektar dan rata-rata produksi sekitar 7 ton per hektar, potensi gabah yang dihasilkan dinilai sangat besar.
“Bayangkan, 7 ton dikali 58.000 hektar, sudah berapa ribu ton itu. Jika ini dibeli dan diproses menjadi beras oleh BUMD, ini adalah peluang bisnis yang sangat bagus. Terserah nanti BUMD mau memberi merek apa untuk berasnya,” jelasnya.
Ia berharap pengembangan penggilingan padi tersebut tidak hanya memberikan keuntungan bagi BUMD, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani melalui efisiensi distribusi dan harga gabah yang lebih kompetitif. Namun demikian, pembangunan infrastruktur pengolahan membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah daerah.
“Dukungan Pemda tentu melalui support anggaran ke BUMD untuk membangun gudang, lantai jemur, dan mesin. Saya yakin kalau anggaran tersedia, komitmen Pemda pasti akan membantu,” pungkasnya.
