BerandaLombok UtaraSensus Ekonomi 2026 Jadi Dasar Kebijakan Kesejahteraan di Lombok Utara

Sensus Ekonomi 2026 Jadi Dasar Kebijakan Kesejahteraan di Lombok Utara

Lombok Utara (Inside Lombok) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Utara akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 selama Mei hingga Agustus sebagai dasar penyusunan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan nasional yang digelar setiap 10 tahun ini mencakup seluruh pelaku usaha di berbagai sektor ekonomi.

Kepala BPS Lombok Utara, Isa, mengatakan sensus ekonomi dilakukan serentak sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dengan cakupan seluruh aktivitas ekonomi. “Dari sektor pertanian, perdagangan, Industri, jasa, semuanya kita data. Yang punya tempat usaha dan tidak. Yang punya tempat usaha, seperti toko, perbankan, dan sebagainya itu akan kita didatangi untuk di data. Termasuk juga yang tidak punya tempat usaha, seperti penjual online dan sekarang usaha itu banyak. Jadi tidak ada yang kita tidak data,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, data yang dihimpun akan menjadi dasar pemerintah dalam merancang program pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. “Jadi kalau sudah ada data dari usaha paling besar, menengah, sampai usaha mikro yang dilakukan oleh rumah tangga. Nanti pemerintah akan menggunakan data ini untuk program-program peningkatan ekonomi kedepan, untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Pelaksanaan sensus akan berlangsung selama empat bulan dengan petugas yang disebar di seluruh desa, meski jumlahnya masih dalam tahap perencanaan. “Kalau jumlah petugasnya, kita belum bisa sampaikan karena ini masih kita rencanakan, nanti kalau sudah pasti kita sampaikan dan itu untuk petugasnya yang jelas ada di semua desa,” jelasnya.

Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam sensus tersebut. “Mari kita dukung, sebagai bagian dari kontribusi kita dalam membangun ekonomi masyarakat dan bangsa. Data yang diberikan sangat penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah, penyusunan kebijakan ekonomi penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi Lombok Utara yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

- Advertisement -

Berita Populer