Mataram (Inside Lombok) – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto meminta pemerintah daerah (Pemda) melakukan moratorium izin baru bagi retail modern. Kebijakan ini diusulkan untuk mendukung penguatan koperasi desa (kopdes) sebagai penyedia kebutuhan pokok dan layanan ekonomi masyarakat.
“Saya minta moratorium bagi retail modern yang lain seperti Alfamart dan Indomaret,” kata Yandri Susanto, Kamis (16/4/2026).
Ia menjelaskan, koperasi desa (kopdes) nantinya tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat seperti sembako, gas elpiji, hingga pupuk. “Kopdes ini nanti siapkan sembako hingga pupuk,” katanya.
Menurutnya, keberadaan kopdes juga berpotensi membantu pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah, termasuk di NTB. Skema pengelolaan keuntungan disebut akan memberikan kontribusi bagi pendapatan asli desa dan masyarakat. “Karena nanti 20 persen untuk PADes dan 80 persen akan kembali ke rakyat di desa. Ini sangat mulai,” katanya.
Yandri menyebut, saat ini pembangunan gudang koperasi merah putih tengah berlangsung sebagai bagian dari penguatan sistem distribusi. Ia menilai sistem bisnis koperasi desa berbeda dengan retail modern, terutama dalam distribusi keuntungan. “Prinsip bisnis retail modern dan kopdes ini sangat berbeda. Kalau kopdes itu 100 persen keuntunganya mengalir ke desa itu,” ujarnya.
Selain itu, ia juga meminta Pemerintah Provinsi NTB untuk memetakan potensi di setiap desa guna mendukung pengembangan ekonomi berbasis lokal. Pemerintah pusat, kata dia, telah menyiapkan 12 program unggulan desa yang dapat dikembangkan, seperti koperasi desa merah putih, ketahanan pangan lokal, desa swasembada energi, serta hilirisasi produk unggulan.
“Saya minta petakan dari 1200 desa yang ada di mau dibuat apa. Mungkin ada yang mau dibuat desa tematik, desa ekspor dan desa wisata. Tadi saya sampaikan dan siap mensupport desa yang ada di NTB dengan potensi yang ada di setiap desa,” katanya.
Pemerintah pusat menyatakan siap mendukung pengembangan desa di NTB sesuai dengan potensi masing-masing wilayah sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
