Mataram (Inside Lombok) – Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi NTB memperketat pengawasan dan koordinasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) guna memastikan program promosi sejalan dengan konsep pariwisata berkualitas yang dicanangkan pemerintah daerah, Selasa (5/5/2026).
Kepala Dispar Provinsi NTB, Lalu Ahmad Nur Aulia, mengatakan BPPD yang diisi pelaku industri pariwisata diharapkan menjadi ujung tombak promosi yang efektif dan efisien. “Saya ditugaskan oleh Pak Gubernur untuk memastikan bahwa program dari BPPD ini seiring dan sejalan dengan konsep pariwisata berkualitas yang kita ikhtiarkan. Kita harus memastikan target pusat, daerah, dan asosiasi berada dalam satu garis linear,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan anggaran hibah sebesar Rp1 miliar untuk operasional dan program promosi BPPD tahun ini. Menurutnya, peluang penambahan anggaran pada APBD Perubahan terbuka jika program yang disusun memiliki dampak signifikan terhadap kunjungan wisata dan ekonomi daerah.
“Ya, tentunya kalau berbicara alokasi anggaran kan by need atau kebutuhan. Makanya saya sampaikan kita tidak mesti harus melihat angka, tetapi program apa, target apa, ya tentunya akan kita advokasi bersama,” tuturnya.
Ia menegaskan penggunaan anggaran tersebut akan didampingi dan dievaluasi secara ketat oleh Dispar. “Penggunaan dana tersebut melalui pendampingan kami. Jika kedepannya hasil evaluasi menunjukkan dampak yang besar bagi daerah, tentu akan menjadi perhatian lebih dari pemerintah daerah. Namun, jika tidak sesuai, tentu akan menjadi catatan evaluasi,” ungkapnya.
Memasuki Mei 2026, Dispar NTB juga melakukan konsolidasi terkait dinamika global dan kebutuhan pasar pariwisata. Ia menekankan pentingnya keselarasan strategi antara dinas dan BPPD serta mendorong kolaborasi dengan asosiasi industri.
“Kami didorong adanya skema sharing atau kolaborasi antara BPPD dengan asosiasi-asosiasi industri. Karena pelaku industri ini adalah pihak yang merasakan dampak langsung dari kunjungan wisatawan, keterlibatan aktif mereka dalam mendukung kegiatan promosi sangat diperlukan,” jelasnya.
Ia berharap BPPD dapat berperan sebagai mitra strategis sekaligus penghubung antara pemerintah dan pelaku industri pariwisata. “Harapan kami, BPPD bisa menjadi titik temu. Mereka adalah perwakilan asosiasi, sehingga mereka tahu apa yang benar-benar menjadi kebutuhan pasar. Jadi, tidak hanya kami mengawal mereka, tapi mereka juga mengawal kita agar langkah implementasi ke depan tepat sasaran,” pungkasnya.
