Temui Menteri PUPR, Gubernur Bicara Soal Infrastruktur MotoGP 2021

Mataram (Inside Lombok) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah (Bang Zul) bersama sejumlah Kepala Organisasi Prangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menemui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljoni, Selasa (26/03/2019) di Jakarta.

Pertemuan tersebut guna membahas lebih lanjut infrastruktur pendukung gelaran MotoGP 2021 yang akan dilaksanakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kuta, Lombok Tengah (Loteng).

Bang Zul menerangkan bahwa pertemuan tersebut guna menindaklanjuti instruksi dari Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), ketika berkunjung ke Lombok dalam rangka meninjau percepatan pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan itu, Jokowi meminta pemerintah pusat untuk membangun empat (4) infrastruktur pendukung gelaran MotoGP 2021, yaitu pembangunan Rumah Sakit Internasional di Loteng, penyempurnaan Pelabuhan Lembar di Lombok Barat, perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara Internasional Lombok (BIL), dan pembangunan akses jalan nasional dari BIL menuju KEK Mandalika.

“Siang ini (Selasa, 26/03/2019, Red) bersama Menteri PU dan Dirut ITDC membahas akses jalan dari BIL ke Mandalika. Insyaallah pemerintah pusat akan bertindak cepat dan menyelesaikannya segera,” ujar Bang Zul seperti dikutip dari akun instagramnya, Rabu (27/03/2019).

Selain membahas empat (4) infrastruktur pendukung MotoGP 2021 tersebut, Bang Zul juga menyerahkan surat Gubernur No. 600/III/DISPU/2019 kepada Menteri PUPR. Surat tersebut berisi 24 proyek pembangunan infrastruktur yang diajukan untuk memaksimalkan NTB secara umum, dan Lombok untuk menjadi tuan rumah gelaran balap motor internasional tersebut.

24 proyek pembangunan tersebut melingkupi antara di bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Perumahan dan Permukiman. Dalam pembangunan 24 proyek tersebut Bang Zul berharap Menteri PUPR dapat mengganggarkan biaya yang dibutuhkan ke dalam APBN, agar infrastruktur yang dimaksud dapat digunakan dan berfungsi pada tahun 2021.

Di bidang Bina Marga Bang Zul mengajukan delapan proyek pembangunan infrastruktur, yaitu pembangunan jalan bypass dari BIL menuju KEK Mandalika sepanjang 17 Km, peningkatan kualitas jalan Mantang-Praya sepanjang 3 Km dan peningkatan Jalan Kuta-Keruak sepanjang 13.5 Km.

Ada pula peningkatan Jalan Kuta-Keruak dua jalur dan empat jalur sepanjang 7 Km, peningkatan Jalan Kediri-Praya sepanjang 3 Km, peningkatan Jalan Penujak-Takan Awu sepanjang 3 Km, peningkatan jalan Rembiga-Pemenang sepanjang 18.04 Km, serta pempenahan Jembatan Kabul ruas Penujak-Montong Ajan sepanjang 20 Meter.

Enam proyek Bidang Sumber Daya Air, antara lain Rehabilitasi jaringan irigasi DI Mujur II seluas 3.506 Ha, Rehabilitasi jaringan irigasi DI Surabaya seluas 3.258 Ha, rehabilitasi jaringan irigasi DI Batujai seluas 3.580 Ha, Pembangunan saluran banjir (Canal Flood) sepanjang 8 km, peningkatan kapasitas tampungan Embung Retensi sebanyak 6 unit dan Penyediaan air baku di KEK Mandalika sepanjang 46 Km dengan debit 110 liter/detik.

Tujuh usulan proyek di bidang Cipta Karya, antara lain peningkatan TPA Pengengat Blok 2 mendukung KEK Mandalika, pembangunan SPAM Regional kawasan Mandalika, penataan kawasan bikepark Meninting-Senggigi, peningkatan kualitas permukiman kawasan pedesaan potensial di Kecamatan Sekotong, pembangunan gedung Tempat Evakuasi Sementara, penataan kawasan pengembangan destinasi wisata Pantai Are Guling, dan penataan kawasan pengembangan destinasi wisata Mawun.

Bidang Perumahan dan Permukiman diusulkan tiga proyek, antara lain pembangunan rumah susun pekerja pariwisata KEK Mandalika sebanyak 260 unit, pembangunan rumah susun pekerja pariwisata KEK Mandalika tipe 36 empat lantai sebanyak 68 unit, dan bantuan stimulan rumah swadaya dalam bentuk homestay di 30 desa di Lombok Tengah.

Dalam kunjungan tersebut Bang Zul didampingi oleh Direktur ITDC, Abdulbar M. Mansoer, Kepala Dinas PUPR NTB, Wedha Magma Ardhi, Kepala Bappeda NTB, Ridwan Syah, Kepala Dinas Perkim NTB, IGB. Sugihartha, dan Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ahmadi.