Lombok Tengah (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah (Loteng) memastikan rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) tinggal menunggu rekomendasi dari Kementerian Sosial setelah seluruh persyaratan administrasi di tingkat pusat diselesaikan. Izin dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum telah rampung, sehingga rekomendasi Kemensos menjadi syarat akhir sebelum konstruksi dimulai.
Bupati Loteng, Lalu Pathul Bahri, mengatakan proses pergantian lahan dan persetujuan teknis telah diselesaikan. “Urusan dengan Kementerian Pertanian urusan pergantian lahan sudah beres kita sudah siapkan pengganti di bekas galian C di berbagai tempat dan Kementerian PU sudah selesai. Sekarang tinggal menunggu rekomendasi dari Kemensos,” ujarnya saat Safari Ramadhan.
Ia menjelaskan, pembangunan fisik Sekolah Rakyat nantinya akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setelah rekomendasi diterbitkan. Dalam waktu dekat, Pemkab Loteng akan kembali berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. “Karena ini puasa, dalam waktu dekat kita akan koordinasi dengan kementerian Sosial,” imbuhnya.
Pathul menyebut lahan yang diusulkan seluas sekitar 10 hektare di Desa Taman Indah yang berbatasan dengan Desa Beber berstatus lahan pertanian dilindungi. Karena itu, pemerintah daerah terlebih dahulu mengajukan persetujuan alih fungsi lahan kepada Kementerian Pertanian, mengingat Loteng merupakan daerah penyangga pangan nasional dengan surplus beras setiap tahun.
“Prosesnya memang panjang, tapi sekarang sudah tuntas. Mudah-mudahan rekomendasi segera turun dan tahun ini pembangunan Sekolah Rakyat bisa dimulai,” pungkasnya.
