Lombok Utara (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menargetkan realisasi investasi sebesar Rp1,8 triliun pada 2026 sesuai target provinsi, meski dalam RPJMD ditetapkan sebesar Rp1,3 triliun. DPMPTSP KLU berupaya menyelaraskan target daerah dengan target nasional melalui optimalisasi sejumlah sektor unggulan.
Kepala DPMPTSP KLU, Evi Wirnami, mengatakan target investasi 2026 yang ditetapkan provinsi lebih tinggi dibandingkan dengan angka dalam RPJMD daerah. “Kalau di 2026 ini, untuk di provinsi kita (Lombok Utara) ditargetkan Rp1,8 triliun. Sementara kalau berdasarkan RPJMD kita, angkanya masih di Rp1,3 triliun,” ujarnya, Selasa (24/2).
Ia menjelaskan, sektor pariwisata masih menjadi motor utama dalam mengejar target investasi tersebut. Namun, terdapat kendala teknis dalam pencatatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), khususnya di kawasan Tiga Gili, yakni Trawangan, Meno, dan Air.
Menurutnya, kendala tersebut berkaitan dengan sinkronisasi status kawasan dan regulasi terbaru. Pencatatan LKPM mensyaratkan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), sementara penerbitan NIB bergantung pada Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
“Kendala kita ada di status kawasan di Tiga Gili. Berdasarkan PP 28 Tahun 2025, KKPR harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum NIB terbit. Sementara saat ini, KKPR atau PKKPR di sana masih terkendala aturan yang menyatakan tidak boleh ada pembangunan tambahan di kawasan tersebut,” jelasnya.
Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah pelaku usaha di kawasan Gili belum memiliki NIB sehingga investasi mereka belum dapat tercatat dalam sistem. “Kita tidak bisa melakukan itu (pencatatan,red) karena dasar pencatatan LKPM itu adalah nomor induk berusaha (NIB). Sementara banyak teman-teman di Gili itu yang belum memiliki itu,” tuturnya.
Untuk mengatasi kendala tersebut, DPMPTSP KLU mulai mendorong sektor lain seperti perdagangan, jasa, pertanian, dan peternakan. “Selain pariwisata, sekarang sudah mulai banyak usaha di bidang pertanian dan peternakan yang akan kita lakukan pelaporannya. Usaha tambak, misalnya, itu masuk dalam pantauan kita untuk mendongkrak capaian investasi,” pungkasnya.
