Mataram (Inside Lombok) – Isu tata kelola dan keselamatan pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) kembali menjadi sorotan. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan perlunya pengelolaan Rinjani yang lebih inklusif dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Iqbal juga mendorong penataan ulang konsep pendakian.
Hal itu disampaikan Gubernur saat menerima audiensi Kepala Balai TNGR Budhy Kurniawan, General Manager Geopark Rinjani Qwadru P. Wicaksono, serta jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (23/2).
Iqbal menilai selama ini koordinasi antara Balai TNGR dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten penyangga seperti Lombok Utara, Lombok Timur, dan Lombok Tengah, belum maksimal. “Akhirnya, apapun yang terjadi dalam pengelolaan Gunung Rinjani, kami orang pertama yang menghadapi situasi itu. TNGR tidak akan mampu menghadapi sendiri semua masalah,” tegasnya.
Ia mencontohkan insiden kecelakaan wisatawan beberapa waktu lalu yang mendorong Pemprov NTB menggagas vertical rescue bersama sejumlah pihak. Menurutnya, pola kolaborasi seperti itu harus menjadi praktik bersama, termasuk dalam konservasi, penanganan sampah, penguatan desa penyangga, hingga infrastruktur pendukung wisata.
“Kalau perlu tiket dibuat lebih mahal, bersertifikat dan berasuransi, dengan konsep eksklusif untuk pendaki mancanegara, bukan mass tourism. Yang penting manfaat ekonominya kembali ke masyarakat sekitar,” ujarnya.
Di akhir arahannya, Iqbal menekankan pentingnya perbaikan narasi dan promosi. Ia meminta dilakukan konferensi pers, termasuk ke media internasional, untuk menyampaikan perubahan tata kelola yang dilakukan. “Kesalahan terbesar kita kemarin karena promosinya trekking, bukan mountaineering, sehingga orang menganggap Rinjani seperti bukit biasa,” tutupnya. (gil)
