Mataram (Inside Lombok) – Sebanyak 34 unit mobil listrik untuk operasional pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB telah tiba dan ditempatkan di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Kendaraan tersebut akan mulai digunakan setelah proses alih kepemilikan dan penggantian plat nomor menjadi plat DR wilayah NTB selesai.
Juru Bicara Pemprov NTB yang juga Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan kendaraan listrik tersebut dibeli dari Jakarta dan masih menggunakan plat B. “Dia boleh mengaspal kalau sudah plat DR semua. Itu tanggung jawab pihak ketiga,” katanya.
Ia menjelaskan sebelum digunakan, seluruh kendaraan wajib dilakukan proses alih BPKB dan registrasi ke Kota Mataram. “Ini baru kendaraannya. Kita beli di Jakarta,” ujarnya. Berdasarkan kesepakatan dengan pihak ketiga, apabila terjadi kerusakan berat saat operasional, kendaraan akan diganti. “Kalau terjadi kerusakan berat misalnya macet 8 jam maka akan diganti dengan yang baru,” katanya.
Terkait infrastruktur pendukung, ia menyebut Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) telah tersedia di sejumlah titik, termasuk di kantor gubernur dan pusat perbelanjaan di Mataram. Penambahan SPKLU juga akan dilakukan di kabupaten/kota untuk mendukung mobilitas di wilayah NTB. “PLN juga sudah mengatakan akan menyiapkan itu di kabupaten/kota yang menjadi area Pemprov NTB,” katanya.
Penggunaan kendaraan listrik ini, lanjutnya, menjadi bagian dari upaya mendorong transisi dari kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik di NTB. Sementara itu, kendaraan dinas Gubernur NTB masih menggunakan kendaraan lama karena kondisinya masih baru, namun secara bertahap seluruh kendaraan dinas akan beralih ke listrik. Kendaraan konvensional yang ada akan dilelang setelah mobil listrik resmi digunakan. “Kita selesaikan dulu yang ini,” tegasnya.
