Lombok Utara (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) memperketat pemantauan kasus campak setelah Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) merilis data yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kasus campak tertinggi kedua di dunia. Hingga Selasa (10/3), Dinas Kesehatan KLU mendeteksi satu kasus suspek campak di wilayah tersebut dan masih menunggu hasil konfirmasi laboratorium.
Kepala Dinkes KLU, dr. Lalu Baharudin, mengatakan pasien yang terdeteksi telah mendapatkan penanganan medis. “Berdasarkan data kami, baru ditemukan satu kasus. Tim medis sudah melakukan pengobatan dan saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dari Surabaya untuk konfirmasi lebih lanjut,” ujarnya, Selasa (10/3).
Ia menjelaskan hingga kini belum ada laporan mengenai kasus susulan di KLU. Namun masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat virus campak memiliki tingkat penularan yang tinggi, terutama pada anak-anak.
Sebagai langkah pencegahan, Dinkes KLU terus meningkatkan cakupan imunisasi dasar melalui layanan Posyandu di desa-desa. “Vaksin rutin terus kami berikan melalui Posyandu di desa-desa. Kami mengimbau para orang tua agar lebih proaktif membawa anak-anak mereka untuk mendapatkan imunisasi lengkap,” imbuhnya.
Selain imunisasi, masyarakat juga diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) untuk menjaga daya tahan tubuh keluarga. “Tetap terapkan pola hidup bersih dan sehat. Jaga kesehatan dengan mengonsumsi vitamin yang cukup, serta pastikan waktu istirahat anak-anak terpenuhi dengan baik agar imun mereka tetap terjaga,” jelasnya.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan RI juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan campak menjelang periode mudik dan libur Lebaran. Peningkatan mobilitas dan potensi kerumunan dinilai dapat memperbesar risiko penularan penyakit menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap.
Data nasional mencatat terdapat 45 kejadian luar biasa (KLB) campak di 29 kabupaten/kota pada 11 provinsi, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB). “Kami di Dinkes KLU memastikan seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama tetap siaga melakukan deteksi dini demi mencegah penyebaran yang lebih luas,” pungkasnya.
