Mataram (Inside Lombok) – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda) 2026 yang menyoroti sejumlah isu kependudukan dan pembangunan keluarga di NTB. Tiga isu utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah (Pemda) adalah bonus demografi, tingginya angka stunting, dan perkawinan usia anak yang dinilai memengaruhi kualitas sumber daya manusia.
Kepala BKKBN Perwakilan NTB, Lalu Makripuddin, mengatakan saat ini terjadi perbandingan antara usia produktif dan tidak produktif, di mana dua penduduk usia produktif menanggung satu penduduk usia nonproduktif. Kondisi tersebut merupakan bagian dari fenomena bonus demografi yang harus didukung pertumbuhan ekonomi yang memadai.
“Untuk bisa menikmati bonus demografi ini pertumbuhan ekonomi kita 8 persen. Sehingga bisa dinamakan negara maju pada tahun 2045,” katanya.
Lalu Makripuddin menyebut pertumbuhan ekonomi nasional saat ini masih sekitar 5 persen, sedangkan di NTB sekitar 3 persen. Menurutnya, salah satu tantangan utama dalam memanfaatkan bonus demografi adalah ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk usia produktif.
“Memberikan vokasi kepada penduduk usia produktif kita dan semua usia produktif itu bekerja. Maka barulah bonus demografi itu bisa dimanfaatkan dengan baik,” katanya.
Selain bonus demografi, isu lain yang menjadi perhatian adalah stunting. Makripuddin menyebut angka stunting di NTB masih lebih tinggi dibandingkan angka nasional. “Survey terakhir tahun 2024 itu angka kita 29,8 persen. Ini lebih tinggi dari nasional yang mencapai 20 persen,” katanya.
Ia menjelaskan, meskipun angka tersebut masih tinggi, terjadi penurunan pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, hasil survei seringkali berbeda dengan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPBGM), namun keduanya menunjukkan tren penurunan.
“Ketika survei dilakukan angkanya juga betul-betul turun. Karena sering kali terjadi perbedaan antara survei dengan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPBGM). Survey akan dilakukan sebentar lagi dan data EPPBGM turun signifikan dan survey juga turun,” ucap Lalu Makripuddin.
Makripuddin juga menyoroti masih tingginya perkawinan usia anak di NTB yang dinilai berkontribusi terhadap angka stunting. “Karena yang bersangkutan belum siap secara fisik, psikis dan secara sosial,” katanya.
Lalu Makripuddin menambahkan, jika perkawinan usia anak tidak dapat dicegah, maka minimal dilakukan penundaan kehamilan hingga usia lebih matang. “Ini tantangan dari aspek kependudukan dan pembangunan keluarga yang masih menjadi isu di NTB,” ungkapnya.
Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, pemerintah pusat menjalankan sejumlah program, termasuk pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang dapat digunakan masyarakat untuk berkonsultasi mengenai kesehatan reproduksi. Selain itu, di NTB juga dijalankan program Genting atau Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting yang disebut telah berjalan.
“Tahun 2025 168 persen. Target kita 38 persen dan sekarang tercapai 68 persen,” pungkasnya.
