Mataram (Inside Lombok) – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram menyatakan hingga pertengahan Maret 2026 belum menerima pengaduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) dari pekerja. Meski demikian, posko pengaduan yang dibuka sejak awal Maret tetap beroperasi untuk menampung laporan dari karyawan yang belum menerima haknya.
Kepala Disnaker Kota Mataram, Ida Wayan Putra Ekantara, mengatakan petugas tetap disiagakan di posko pengaduan apabila terdapat pekerja yang ingin melaporkan persoalan pembayaran THR. Posko tersebut juga akan tetap dibuka hingga setelah Hari Raya Idulfitri.
“Sejauh ini dari awal Maret belum ada laporan dan kita tetap standby dan petugas tetap gentian,” katanya, Senin (16/3/2026).
Selain menerima laporan secara langsung di kantor, pengaduan juga dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram. Menurutnya, belum adanya laporan dari pekerja diharapkan menjadi indikasi bahwa sebagian besar perusahaan telah memenuhi kewajibannya membayarkan THR.
“Kita juga sudah himbau melalui grup HRD yang ada disana. Sebagian besar perusahaan di Kota Mataram ada disana. Kita himbau untuk melaksanakan kewajiban,” katanya.
Ia menjelaskan berdasarkan ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan, pembayaran THR kepada karyawan harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri. Pemerintah Kota Mataram juga mengingatkan perusahaan agar tidak menunda pembayaran THR karena terdapat sanksi bagi yang melanggar.
“Wali Kota tetap menghimbau jangan sampai tidak dibayarkan atau terlambat. Karena kan ada sanksi juga,” ungkapnya.
Disnaker Kota Mataram juga memastikan identitas pekerja yang mengadukan persoalan THR akan dijaga kerahasiaannya. Jika terdapat laporan yang masuk, penanganan akan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. “Tetap kita jaga rahasia kalau ada yang melapor. Makanya kita jaga kerahasiaannya,” katanya.
