Lombok Tengah (Inside Lombok) – Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah menorehkan prestasi di tingkat nasional melalui karya film pendek bertema Tata Kelola Desa. Masuk sebagai nominasi video desa berdampak sosial terbaik dalam ajang Lomba Film Pendek “Jaga Desa” yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.
Kepala Desa Selebung, Agus Kusumahadi, mengaku bersyukur atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa film yang diangkat bukan sekadar karya untuk kompetisi, melainkan representasi dari praktik tata kelola yang dijalankan di desanya.
“Film ini bukan sekadar untuk lomba, tapi menggambarkan bagaimana kami menjalankan pemerintahan desa secara transparan dan melibatkan masyarakat,” ujarnya, Senin (20/4).
Menurut Agus, keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan menjadi kunci utama dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. “Kami ingin masyarakat tahu ke mana arah pembangunan dan bagaimana anggaran digunakan. Transparansi itu penting untuk mencegah potensi penyimpangan,” katanya.
Keberhasilan Desa Selebung tidak terlepas dari pendampingan intensif Kejaksaan Negeri Lombok Tengah melalui program “Jaga Desa” (Jaksa Garda Desa). Kepala Kejari Lombok Tengah, Putri Ayu Wulandari, menyebut pendekatan kreatif melalui film menjadi salah satu strategi efektif dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat desa.
“Melalui program Jaga Desa, kami hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra desa dalam mencegah potensi pelanggaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, media film dipilih karena mampu menyampaikan pesan secara lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Program Lomba Film Pendek Jaga Desa sendiri merupakan bagian dari pendekatan preventif Kejaksaan Agung ST Burhanuddin dalam mengawal pembangunan desa di seluruh Indonesia.
“Melalui program ini, Kejaksaan RI mendorong pengelolaan dana desa yang tepat sasaran serta meminimalisasi potensi penyimpangan oleh aparatur desa,” tandasnya.
Dengan capaian ini, Desa Selebung diharapkan dapat menjadi percontohan bagi desa lain dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi.
