Lombok Timur (Inside Lombok) – Sebanyak 22 siswa di MI Yadinu 6 Banok sempat mengalami gangguan kesehatan usai diduga mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Jumat (24/04/2026). Menyikapi kejadian tersebut, pihak sekolah menyayangkan peristiwa yang terjadi pada siswanya. Ia berharap jika dapur dibuka kembali menu yang disajikan harus lebih baik lagi.
Kepala MI Yadinu 6 Banok, Lalu Imran, menjelaskan bahwa setelah dapur MBG ditutup, pihak sekolah tetap menerima apabila dapur dibuka kembali oleh Badan Gizi Nasional (BGN), tetapi tak menutup kemungkinan akan pindah ke dapur yang lain apabila tak ada perbaikan dari peristiwa kemarin.
“Kalau setelah penutupan tak dan dibuka kembali, kita tetap menerima asalkan ada perbaikan. Kalau tidak ada perubahan, kita bisa pindah ke dapur yang lain dan itu hak kita kalau pelayanan tidak baik,” ujarnya, Senin (27/04/2026).
Ia menegaskan, pada prinsipnya pihak sekolah tetap terbuka menerima program MBG, baik dari penyedia sebelumnya maupun dari pihak lain, selama kualitas layanan dan makanan memenuhi standar.
“Tetap bisa diterima, baik yang di sini mau pun di tempat lain. Kita bisa pindah sesuai arahan,” katanya.
Terkait keluhan, Lalu Imran mengakui bahwa sebelumnya pihak sekolah sempat menyampaikan sejumlah masukan kepada petugas MBG. Namun, ia menilai tindak lanjut terhadap perubahan yang diharapkan belum maksimal. “Keluhan itu ada, tapi perubahan yang diharapkan belum terlihat,” ungkapnya.
Meski sempat terjadi insiden, ia memastikan seluruh siswa yang terdampak kini telah pulih dan kembali mengikuti kegiatan belajar. “Semua sudah sembuh dan sudah masuk sekolah lagi, dari kelas 1 sampai kelas 6,” jelasnya.
Ia menyebutkan, menu yang disajikan saat kejadian terdiri dari bihun basah, telur, tahu, susu kotak, dan pisang. Menurutnya, dugaan sementara penyebab gangguan kesehatan siswa mengarah pada beberapa jenis makanan tersebut. Meski demikian, pihak sekolah tidak serta-merta menolak program MBG. Namun, Lalu Imran menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan siswa tetap menjadi prioritas utama.
“Tidak ada penolakan, selama semua diperbaiki. Tapi kalau masih seperti itu, tentu kita tidak ingin anak-anak kembali bermasalah,” pungkasnya.
