Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi NTB menunjukkan capaian signifikan dalam pembangunan kesehatan. Hingga Triwulan I-2026, prevalensi stunting di Nusa Tenggara Barat tercatat turun menjadi 12,88 persen, melampaui target nasional sebesar 17,5 persen. Kepala Dinas Kesehatan NTB, Lalu Hamzi Fikri, menyebut capaian ini merupakan hasil intervensi berkelanjutan yang dilakukan secara terintegrasi, baik melalui pendekatan langsung di sektor kesehatan maupun intervensi tidak langsung lintas sektor.
“Intervensi langsung memiliki daya ungkit sekitar 30 persen, seperti imunisasi, pemberian ASI eksklusif, dan pola asuh. Namun, kontribusi terbesar justru dari intervensi tidak langsung yang mencapai 70 persen, seperti akses air bersih, sanitasi, hingga penanganan kemiskinan,” ujarnya.
Program Desa Berdaya menjadi salah satu strategi utama di lapangan. Melalui program ini, pemerintah melakukan monitoring intensif di 10 desa per kabupaten/kota, pemberian asupan protein seperti telur bagi balita, hingga dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tantangan Pola Makan dan Lingkungan
Meski capaian menggembirakan, tantangan masih besar. Dinkes NTB menyoroti pola konsumsi masyarakat yang masih didominasi makanan siap saji, yang berpotensi menghambat pemenuhan gizi balita. “Edukasi terkait pola makan dan lingkungan sehat terus kami masifkan. Kami ingin masyarakat tidak bergantung pada makanan instan, terutama untuk anak-anak,” tambahnya.
Di sisi lain, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) terus diperluas sebagai bagian dari skrining dini penyakit. Pada 2026, ditargetkan sebanyak 2,66 juta jiwa atau 46 persen penduduk NTB dapat mengakses layanan ini. Layanan CKG tersedia di berbagai fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas, pustu, hingga posyandu, bahkan menjangkau kegiatan berbasis komunitas. Seluruh data kesehatan masyarakat juga terintegrasi secara digital melalui aplikasi SATUSEHAT. “CKG adalah hak masyarakat untuk mendeteksi faktor risiko penyakit sejak dini. Ini penting untuk mencegah beban penyakit yang lebih besar di masa depan,” jelasnya.
Selain stunting, penanganan Tuberkulosis juga menjadi prioritas. Pada 2025, penemuan kasus baru mencapai 61 persen dari target 90 persen, menunjukkan masih adanya tantangan dalam deteksi dini. Untuk itu, Dinkes NTB mendorong strategi terapi pencegahan bagi anggota keluarga yang tinggal serumah dengan pasien TBC, guna memutus rantai penularan. “Seringkali anggota keluarga merasa sehat dan enggan minum obat pencegahan, padahal itu wajib. Kami perkuat peran masyarakat melalui 40 Desa Berdaya Siaga TBC,” tegasnya.
Penanganan TBC di NTB kini difokuskan pada tiga pilar utama, yakni penemuan kasus secara aktif, pengobatan optimal di fasilitas kesehatan, serta terapi pencegahan bagi kelompok berisiko. Dengan sinergi program nasional dan inovasi lokal, Pemprov NTB optimistis mampu menciptakan masyarakat yang lebih sehat, mandiri, serta terbebas dari ancaman penyakit menular dan masalah gizi kronis.
