Lombok Barat (Inside Lombok) – DPRD Lombok Barat berharap insentif Nakes yang menangani covid-19 segera dibayar. Pemda pun diminta proaktif dan memantau progres pencairan insentif tersebut. Terlebih insentif itu sudah dijanjikan oleh pemerintah pusat melalui APBN.
“Karena prosesnya itu kan pasti tidak langsung dari APBN tetapi itu akan masuk ke KAS daerah terlebih dahulu. Jangan terlalu terhambat dengan sistem yang “jelimet” ini,” kata Wakil Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha saat dikonfirmasi di Gedung DPRD Lobar.
Sehingga dalam hal ini, Pemda perlu memberi atensi dan intervensi untuk menyegerakan pembayarannya. Karena Nakes ini merupakan orang-orang yang setiap saat harus berhadapan dengan pasien-pasien covid-19. Mereka memiliki kerentanan yang tinggi untuk tertular.
“Maksud saya, supaya ada sikap yang proaktif lah dari Dikes untuk segera berkoordinasi. Supaya sistem ini juga bisa lebih diringkas lagi agar Nakes bisa mendapatkan hak yang lebih cepat” tegasnya.
Karena walaupun vaksinasi di kalangan Nakes sudah berjalan, tetapi mereka tetap adalah kelompok rentan. Mereka harus mendapat perhatian lebih, karena risiko yang dihadapi cukup besar.
“Risiko yang besar ini memang harus juga ditunjang oleh insentif yang memang sesuai dan hak mereka itu memang harus disegerakan,” tandas politisi perempuan asal Kediri ini.
Di mana sebanyak 2.477 orang Nakes yang bertugas di 20 Puskesmas dan dua Rumah Sakit di Lobar yang belum menerima insentif sejak Desember 2020 lalu. Jumlah insentif yang belum terbayar sebesar Rp 6,2 miliar.
