Mataram (Inside Lombok) – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) masih tetap berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Namun, dari pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Mataram, sejumlah sekolah sudah mulai lalai menerapkan protokol kesehatan di lingkungan sekolah.
“Anak-anak dipastikan harus pakai masker. Saya memarahi beberapa kepala sekolah, karena lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. Misalkan, banyak anak yang tidak memakai masker,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. Lalu Fatwir Uzali Rabu (29/9) di Mataram.
Selain memaksimalkan penggunaan masker, pihak sekolah juga disebut abai untuk menyiapkan fasilitas cuci tangan. “Air untuk cuci tangan sudah tidak mengalir lagi. Selain itu, handsanitaizer sudah tidak disiapkan lagi untuk anak-anak. Itu ada dua atau tiga sekolah yang ditegur. Tidak banyak,” keluhnya.
Dengan kondisi tersebut, kepala sekolah mendapatkan teguran agar protokol kesehatan tetap diterapkan dengan maksimal. Meksipun saat ini Kota Mataram sudah berada pada level 2, namun protokol kesehatan masih tetap diterapkan dengan maksimal terutama dilingkungan sekolah.
“Kita masih menerapkan seperti yang level 4 itu atau level 3. Jadi belum ada perubahan-perubahan di sekolah kita. Jadi tetap 50 persen PTM itu, kemudian dengan prokes-prokes yang lainnya,” katanya.
Ditegaskan Fatwir, meski saat ini Kota Mataram sudah masuk level 2, namun kapasitas siswa pada saat PTM masih tetap dibatasi sebanyak 50 persen.
“Karena kita ini belum bisa mastikan belum 100 persen. Meksi sekarang pada level 2, masalah pencegahan itu tetap kita lakukan PTM yang sekarang ini tidak boleh ada perubahan. Kalau nanti ada perubahan, maka kita akan duduk Bersama,” ucapnya.
Disisi lain, permasalahan yang muncul saat ini yaitu kerumunan para siswa jajan di depan sekolah. Kondisi ini sangat dilematis bagi pihak sekolah untuk melarang siswa. Meksipun diakuinya, para siswa tetap menggunakan masker.
“Yang berkerumun ini yang masih tetap terjadi disitu. Kami mohon juga pihak yang bisa menangani masalah ini,” katanya.
Ia mengkhawatirkan, jika sekolah melarang siswa untuk berbelanja maka berpotensi terjadi perselisihan antara guru dan para pedagang.
“Kita selesaikan dengan cara manis saja. Tapi kami menghimbau kepada bapak/ibu guru untuk segera meminta anak untuk pulang,” harapnya.
