Lombok Barat (Inside Lombok) –
BPBD Lobar menarik anggaran bantuan pembangunan RTG. Jumlahnya mencapai Rp12 miliar, yang bersumber dari akumulasi bantuan tahap satu dan dua. Alasannya, bantuan itu diduga diterima oleh penerima yang tidak layak menerima bantuan.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Lobar, Mahnan menyebut pihaknya akan melaporkan hal itu ke BNPB. Khususnya untuk memastikan apakah sisa dana itu dapat digunakan Pemda untuk menangani tambahan usulan pembangunan RTG yang jumlahnya kurang lebih 2000 unit.
Lebih jauh disebutkan, bila mengacu pada dana yang ditransfer oleh pusat ke Lobar untuk penanganan 3.387 rumah yang rusak akibat gempa, dengan asumsi dana yang diterima justru mengalami kekurangan sekitar Rp 54 miliar. Namun ternyata, anggaran yang dimaksud justru tersisa sekitar Rp12 miliar, lantaran rumah yang layak mendapatkan bantuan sudah tertangani semua.
“Kekurangan yang kita prediksikan Rp54 miliar itu tertutupi dari penarikan dana tahap I dan II, dari penerima yang tidak layak menerima,” ungkap Mahnan, saat dikonfirmasi, Senin (22/11/2021).
Dana Rp12 miliar yang ditarik itu kini masih tersimpan di rekening BPBD Lobar. Sampai saat ini pihaknya masih menunggu arahan pemanfaatan dana tersebut ke depan. Apakah dapat digunakan oleh Pemda Lobar atau tetap harus ditarik oleh pemerintah pusat.
Hingga saat ini, diakui Mahnan, pihaknya menerima sekitar 2000 usulan tambahan dari masyarakat untuk penanganan rumah yang terdampak gempa. “Tapi ini masih usulan. Nanti kita akan turunkan dulu tim untuk lakukan verifikasi lagi,” tegasnya.
Verifikasi dibutuhkan mengingat usulan tambahan 2000 rumah terdampak gempa tersebut belum terverifikasi dan belum mendapatkan SK Bupati. Besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pengajuan tambahan baru bisa diketahui setelah proses verifikasi selesai.
Untuk menangani usulan tambahan rumah yang rusak akibat gempa tiga tahun lalu itu, pihaknya juga akan menyesuaikan dengan kategori kerusakannya. (yud)
