Lombok Barat (Inside Lombok) – Tidak sedikit proyek pembangunan pemerintah daerah Lombok Barat yang berakhir mangkrak dan bermasalah. Kondisi tersebut menjadi atensi beberapa pihak. Salah satunya para kades yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lobar, yang berharap agar Pemdes dapat dilibatkan dalam pengawasan proyek Pemda yang ada di wilayahnya.
“Supaya jangan sampai kesannya malah jalan sendiri-sendiri tanpa melibatkan desa,” ujar Ketua AKAD, Syahril saat memberikan keterangan, Senin (29/11/2021). Menurutnya, dengan sistem yang dipakai saat ini, proyek pembangunan yang berjalan justru terkesan tidak transparan.
Hal itu sering kali menimbulkan tanda tanya di benak masyarakat dan para perangkat desa setempat. Bahkan, lanjut Syahril, terkait pengawasan proyek sinergitas bersama-sama mengawasi dan mengawal proyek yang tengah berjalan adalah hal penting.
Dengan pengawasan bersama proyek dinilai dapat berjalan sesuai rencana dan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Termasuk untuk menjamin pembangunan itu bisa tepat sasaran. “Memang apa susahnya membangun kerjasama dengan desa di lokus pengerjaan tersebut?” tanya Syahril.
Sistem semacam ini, disebutnya sebagai langkah konstruktif untuk berkolaborasi dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat. Terutama untuk mengawal dan mengawasi proyek pembangunan yang dilakukan, baik oleh pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat.
Hal senada diungkapkan Kades Senggigi, Mastur yang menilai sudah seharusnya pemerintah desa dan warga setempat yang berada di lokasi pembangunan agar dilibatkan. Setidaknya dalam melakukan pengawasan.
“Kami berharap, supaya ke depannya proyek pemerintah dapat melibatkan desa dan warga setempat,” ujarnya. Karena setiap harinya, mereka yang lebih bisa memantau sejauh mana progres yang sudah berjalan dalam proyek tersebut. Apakah sesuai dengan kontrak atau tidak.
Hal itu dinilai bisa menjadi langkah antisipasi potensi proyek yang bermasalah. Seperti yang banyak terjadi di Lobar sebelum-sebelumnya. Sehingga berbagai persoalan entah itu mangkrak, longsor, ataupun progres yang terlambat dari kontrak dapat dihindari dengan kolaborasi tersebut. (yud)
