Lombok Barat (Inside Lombok) – Kalangan legislatif DPRD Lobar mendorong pemerintah daerah membuat langkah antisipasi terkait pemenuhan kebutuhan hewan kurban saat Iduladha mendatang. OPD terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian (Distan) Lobar, diminta menjaga stabilitas harga hewan kurban di tengah semakin maraknya penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) saat ini.
“Dinas Pertanian perlu membuat langkah-langkah antisipasi yang cepat untuk kebutuhan Iduladha masyarakat yang berkurban. Atau pun kalau bisa, kita menjadi daerah yang menjual ke luar,” ujar Wakil Ketua (Waka) DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha beberapa waktu lalu.
Ia menilai, momentum hari raya kurban harusnya dapat dimanfaatkan. Bila tidak disiapkan langkah antisipasi yang tepat, pihaknya khawatir para peternak akan merugi. Selain tidak bisa menjual ternaknya ke luar daerah, ternak mereka juga tidak bisa di jual di Lombok Barat sendiri bila dinyatakan terjangkit PMK.
“Ketimbang tidak ada antisipasi yang baik soal penyakit hewan ini, justru membuat hewan ternak tidak bisa dibawa ke luar. Karena kalau dijual ke luar kan harganya bisa lumayan tinggi. Kemudian juga mungkin masyarakat lokal kita daya belinya sedikit,” ujarnya.
Selain itu, Adha juga mengingatkan agar pengobatan bagi ternak yang sudah terjangkit dan vaksin bagi ternak yang sehat perlu dilakukan dengan cepat, ketika dinas terkait sudah menerima laporan dan data terkait hal itu.
“Iduladha menjadi peluang yang sangat berharga bagi peternak kita, seharusnya bisa mendapatkan harga yang cukup tinggi untuk hewan ternak mereka,” lugas politisi perempuan dari PKS ini. Namun dengan penyebaran PMK harga ternak dikhawatirkan turun, hingga berpotensi merugikan peternak.
“Kalau dengan penyakit ini (PMK) harga menjadi turun kan malah menyebabkan kerugian. Kasihan masyarakat,” lanjutnya.
Pihaknya berharap OPD terkait juga bisa melakukan upaya untuk menjaga stabilitas harga. Supaya tidak menyebabkan kerugian bagi para peternak. “Jangan sampai turunnya terlalu rendah sehingga merugikan peternak kita,” tandasnya. (yud)
