Mataram (Inside Lombok) – Pasar produk halal saat ini diakui meluas, khususnya di Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Untuk itu sertifikat halal sebuah produk menjadi hal penting bagi pelaku UMKM untuk menarik masyarakat.
Potensi ini perlu dilirik pelaku usaha lokal untuk meningkatkan produk mereka, mengingat NTB telah ditetapkan sebagai daerah pariwisata halal sejak beberapa tahun lalu. Apalagi negara-negara lain seperti Korea Selatan yang tidak memiliki mayoritas penduduk muslim, telah mendukung pengembangan produk halal dengan baik sehingga menjadi produk idaman masyarakat di dunia.
“Ekonomi syariah (eksyar) menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di dorong oleh beberapa faktor, utamanya karena negara-negara Organization of the Islamic Conference (OIC) mulai memfokuskan pengembangan pasar produk halal,” ujar Kepala perwakilan Bank Indonesia (KPw) NTB, Heru Saptaji, kamis (23/6).
Kemudian negara-negara OIC ini juga mengembangkan nilai-nilai etika islam yang mendasari praktik bisnis, serta halal lifestyle mulai banyak diterapkan. Tidak hanya Korea Selatan, beberapa negara seperti Tiongkok, Thailand, Australia, hingga Inggris telah menjadi pemain dalam pasar produk halal dan berperan dalam pengembangan eksyar di dunia.
“Berdasarkan data State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022 dirilis Dinar Standard, Indonesia terbukti mampu mempertahankan posisi ke-4 dunia dalam hal pengembangan ekosistem eksyar yang kuat dan sehat,” terangnya.
Untuk itu melalui kegiatan seminar urgensi bagi para UMKM maupun masyarakat terkait dengan sertifikat halal pada produk. Dimana ada kegiatan Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Sertifikasi Halal UMKM oleh KPw BI Provinsi NTB yang diselenggarakan selama dua hari ke depan dan tidak lain ditujukan untuk meningkatkan awareness serta mendukung fasilitasi pelaku usaha di NTB untuk mendapatkan sertifikat halal.
“Kegiatan ini untuk meningkatkan awareness, serta mendukung fasilitasi pelaku usaha di NTB untuk mendapatkan sertifikat halal,” ucapnya.
Minimnya kesadaran masyarakat untuk melihat dan mempertimbangkan aspek halal dalam mengkonsumsi sebuah produk. Tanpa kesadaran dan adanya perubahan perilaku terhadap konsumsi produk halal, maka hal tersebut akan menghambat pengembangan pasar halal maupun makanan halal di Indonesia.
Saat ini gaya hidup halal sudah sedemikian masif berkembang dimana faktanya banyak tamu atau wisatawan yang datang ke daerah pasti menanyakan ketersediaan hotel syariah maupun makanan halal. Sebagian besar dari mereka juga berkeinginan untuk melihat langsung proses produksi makanan maupun produk lokal NTB lainnya yang berlabel halal.
“Ketika peluang ini dapat kita tangkap dan kita respon dengan baik, maka disitulah kesempatan para tamu dan wisatawan akan memberikan spending yang banyak,” imbuhnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB, H. Zaidi Abdad mengapresiasi kegiatan seminar tersebut. Terutama adanya bimbingan teknis, serta fasilitasi sertifikasi halal yang menjadi sangat penting tidak hanya bagi pelaku UMKM tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Kemudian menjadikan produk halal bukan lagi sebagai sebuah persoalan agama Islam saja, tetapi untuk semua agama dan masyarakat yang mulai memahami arti dari label halal yang memberikan rasa lega, aman, dan nyaman dalam mengkonsumsi sebuah produk.
“Guna memanfaatkan peluang ini, Kementerian Agama sudah menyiapkan program penggratisan sertifikat halal dengan menargetkan 10 juta produk bersertifikat halal pada 2022 sebanyak 325.000 produk lokal Indonesia, termasuk di NTB,” ujarnya.
Pada 2021 banyak pelaku UMKM telah memiliki sertifikat halal dan diharapkan produk-produk dari UMKM NTB juga bisa mendapatkan sertifikat halal tersebut. (dpi)
