Mataram (Inside Lombok) – Kota Mataram akan menjadi satu-satunya daerah di NTB yang segera menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP). Nantinya, fasilitas ini akan dipusatkan di Mataram Mall lantai satu.
“Di NTB baru Mataram dan baru kami lihat dan di Lombok Tengah. Lombok Tengah belum siap, tapi sudah ada komitmen,” kata Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusi Kemenpan RB, Noviana Andrina, Selasa (16/8) di Mataram.
Ia mengatakan, untuk memastikan kesiapan Kota Mataram menerapkan program tersebut, pihaknya melakukan survei lokasi. “Kami akan melihat bahwa ini tahap awal memang dengan kekuatan ada perencanaan berikutnya. kami akan melihat dilapangan bagaimana MPP ini memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya Kota Mataram,” katanya.
Adanya MPP ini, lanjut Noviana, untuk mengintegrasikan pelayanan dalam rangka meningkatkan percepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan. Integrasi tersebut antara internal daerah, koperasi, maupun swasta.
“Kita akan mengintegrasikan pelayanan instansi internal provinsi dan koperasi dan swasta. Tujuannya untuk memberikan pelayanan lebih murah kepada masyarakat. Itulah negara hadir kepada rakyatnya. Kota mataram ini rencananya oleh pak sekda mall lama di lantai satu,” katanya.
Survei yang dilakukan sambungnya, karena program MPP di Kota Mataram ditargetkan beroperasional tahun 2022 ini. Oleh karena itu, pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan RB akan berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Mataram untuk percepatan realisasi membangun MPP.
“Alasannya, pemerintah telah menargetkan tahun 2022/2023 semua daerah sudah harus punya MPP,” katanya.
Noviana menyampaikan, syarat untuk bisa membangun MPP yaitu harus memiliki tempat yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota. Selanjutkan, pemda akan membuat kajian dan akan diverifikasi oleh pemerintah pusat. Jika dinyatakan layak maka akan diberikan rekomendasi.
“Menurut jadwal akan beroperasi di tahun 2022. OKI kita akan berkolaborasi antara Menpan dengan Pemkot Mataram untuk pembangunan MPP ini,” ucapnya.
Tahun ini baru 59 kabupaten/kota di Indonesia yang sudah memiliki MPP. Pada Agustus ini sebanyak delapan daerah yang akan meresmikan MPP tersebut. “Mataram kan belum selesai ya jadi mungkin berikutnya. Nanti kita akan koordinasi dengan DPMPTSP untuk bagaimana progres yang dilakukan,” ujarnya. (azm)
