Mataram (Inside Lombok) – Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) NTB ke Arab Saudi kembali dibuka dengan kuota sebanyak 700 orang PMI perempuan. Penempatan kerja untuk menjadi asisten rumah tangga (ART).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, I Gede Putu Aryadi mengatakan pada 2023 ini khusus Arab Saudi sudah dibuka untuk penempatan ART, karena banyak dibutuhkan. Nantinya ada dua perusahaan yang diberikan izin untuk merekrut PMI dengan menggunakan sistem satu kanal.
“Proses penempatannya sistem satu kanal, ada satu perusahaan diberikan izin untuk merekrut dan job order. Tahun ini sudah mulai prosesnya itu,” ujar Aryadi, Kamis (2/2).
Mulai dibukanya perekrutan PMI ke Arab Saudi ini diharapkan dilakukan oleh satu perusahaan yang diberikan izin. Sehingga bisa mengurangi pemberangkatan PMI ke Timur Tengah secara ilegal. Di mana mereka tinggal mengikuti apa saja prosedurnya, terutama untuk penempatan asisten rumah tangga.
“Data yang sudah punya SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja migran Indonesia), ke Arab Saudi untuk perempuan PT. Millenium Muda Mandiri 700 orang,” terangnya.
Dikatakan belum lama ini ada PMI asal Jawa Timur yang berangkat secara ilegal baru dipulangkan 15 orang. Karena mereka berangkat ke Timur Tengah dengan visa kunjungan dan ilegal bekerja sebagai asisten rumah tangga. Makanya dari itu dengan perusahaan telah diberikan izin tersebut maka lebih mudah dalam pengiriman PMI, tentu secara legal.
“Alasan dibuka lagi, ini menggunakan pola seperti di Malaysia dengan sistem satu kanal itu, sehingga kita bisa memantau penempatan mereka, jam kerjanya, dan majikannya siapa,” jelasnya.
Dengan begitu jika terjadi masalah pada PMI biss ditangani dengan baik. Jangan seperti sekarang, terjadi masalah pemerintah tidak dapat mengontrol hubungan kerjanya dengan majikannya. Hal ini perlu dibicarakan dengan proses yang cukup matang antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi, jika tidak menggunakan sistem satu kanal tersebut.
“Kalau ini berhasil (sistem satu kanal) akan diterapkan ke negara lain, ini kan untuk perlindungan PMI juga,” ucapnya. (dpi)
