Mataram (Inside Lombok) – Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) NTB mendorong para pengusaha perempuan untuk terjun ke dunia politik. Dengan begitu angka Indeks Ketimpangan Gender (IGK) bisa ditingkatkan, salah satunya dengan memanfaatkan momentum musim politik pada 2024 mendatang.
Ketua IWAPI NTB, Baiq Diah Ratu Ganefi menerangkan memang ada beberapa pengusaha perempuan yang menjadi anggotanya di masing-masing kabupaten/kota mulai maju ke dunia politik. Tantangan terberat adalah dana yang dikeluarkan cukup besar, serta faktor lainnya yang masih menjadi pertimbangan perempuan maju ke dunia politik.
“Kita itu Perempuan memang sedang kita harapkan bertarung dengan laki-laki. Karena kesempatan bisa didapatkan, kalau memang betul-betul dia berani berjuang untuk menjadi menang,” ujar Ganefi, Senin (14/8).
Lebih lanjut, anggota IWAPI di masing-masing kabupaten/kota yang sudah terjun ke dunia politik dibebaskan memilih masuk ke partai politik (parpol) mana saja. “Kita juga punya kader-kader yang bagus seperti di KLU (Kabupaten Lombok Utara) misalnya, di Loteng (Lombok Tengah) banyak sekali teman-teman yang bergabung di partai. Cuma kita harus betul-betul berjuang bersama-sama, bagaimana mendapatkan kursi (legislatif) itu,” terangnya.
Kendati, perempuan yang masuk dunia politik disebutnya bukanlah yang hanya asal-asalan saja, melainkan pasti memiliki potensi. Artinya tidak hanya sebatas untuk memenuhi kuota kebutuhan kedudukan perempuan di parpol yang saat ini hanya 30 persen.
“Mereka yang masuk ini mereka yang berpotensi, jadi tidak hanya begitu saja perempuan duduk atau terjun ke dunia politik. Kalau tidak ada kesiapan, maka tidak usah maju,” jelasnya.
Sementara itu, pada 2023 ini Indeks Ketimpangan Gender (IGK) tercatat sebesar 0,648 atau turun 0,005 poin dibandingkan 2021, sehingga kedudukan Perempuan pada partai politik hanya sebesar 1,59. Ketimpangan wakil rakyat perempuan dibanding laki-laki ini tidak lepas dari pilihan masyarakat. Keterwakilan 30 persen perempuan di pemilu sudah ditetapkan. Namun kenyataannya yang terpilih hanya satu orang perempuan di DPRD NTB.
“Partai politik itu tidak harus serta merta untuk mencari atau memasukkan teman-teman perempuan di dalam list calon legislatifnya. Harusnya ketika salah satu partai ini berniat menang untuk memajukan partai,” uapnya.
Dengan 30 persen kuota disediakan untuk mendorong perempuan bisa mencalonkan di partainya tentunya mungkin setahun sebelum pendaftaran. Kemudian pencalegan partai sudah bukan melirik perempuan, tetapi parpol mengetahui perempuan siapa yang akan masuk di dalam partainya sehingga dari satu tahun itu di kader harus sudah disiapkan.
“Kemudian kalau dia kurang bisa bicara mungkin dia diajari, kalau pendidikannya kurang tetapi dia merupakan tokoh dia menjadi panutan bisa diajari. Saya rasa partai itu juga harus bertanggung jawab terhadap calon-calon perempuan ini,” jelasnya. (dpi)
