Mataram (Inside Lombok) – Perusahaan otobus pariwisata atau operator tur dari luar daerah yang membawa wisatawan atau tamu berkunjung ke NTB diminta menggunakan pramuwisata (tour guide) yang ada di daerah. Mengingat NTB juga memiliki pramuwisata yang berkompeten.
Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB, Lalu Fatwir Uzali mengatakan saat ini jumlah anggota HPI NTB yang aktif mencapai 500 lebih. Dari banyaknya anggota tersebut seharusnya para operator tour dapat menggunakan pramuwisata di dalam daerah, bukan dengan membawa dari luar sehingga tidak menggunakan sama sekali pramuwisata lokal.
“Kami sudah bersepakat dengan pemerintah, karena di situ ada Perda (peraturan daerah) Nomor 4/2016, bahwa setiap kegiatan yang berhubungan dengan kepariwisataan itu harus ditemani oleh pramuwisata. Baik itu bus kecil ataupun besar,” ungkap Fatwir, Rabu (6/3).
Menurutnya, memang masih bisa dimaklumi jika tamu yang dibawa hanya dua orang sehingga jasa pramuwisata lokal tidak digunakan. Namun jika ada empat orang wisatawan maka harus menggunakan pramuwisata lokal. Ketentuan ini sebagai langkah memberdayakan para pramuwisata di NTB.
“Diharapkan pengguna pemilik dari PO transport itu untuk memberikan saran dan sudah ada surat dilayangkan ke seluruh PO transportasi yang ada di NTB untuk bisa memberdayakan teman-teman HPI. Begitu juga PO yang di luar,” terangnya.
Jika masih ada PO transportasi tidak mematuhi ketentuan tersebut tentunya akan ada sanksi diberikan, salah satunya dengan mencegat ditengah jalan agar untuk kembali dan menyediakan pramuwisata lokal. Selain dengan keterlibatan para pramuwisata lokal ini, sekaligus mereka mempromosikan pariwisata NTB diluar daerah dan luar negeri. Sehingga semakin banyak wisatawan datang.
“Artinya bahwa selaku operator tur atau yang punya tamu itu akan terbantu dengan keberadaan dari pramuwisata. Jadi segala informasi, pelayanan yang terkait dengan hospitality nanti akan ditangani oleh guide,” jelasnya.
Saat ini beberapa daerah sudah menetapkan untuk PO transportasi pariwisata untuk menggunakan pramuwisata. Seperti di Medan, Bali, Yogyakarta, dan Jakarta. “Di daerah itu sebuah kewajiban bagi seluruh PO, apabila ada wisatawan menggunakan transportasi itu harus disertakan gaetnya. Kami punya banyak pramuwisata yang berkompeten untuk menghandle wisatawan yang dari luar daerah dan luar negeri,” demikian. (dpi)
