Mataram (Inside Lombok) – Sebanyak 30 orang mengaku sebagai korban penipuan dari salah satu oknum berinisial E yang mengaku berasal dari Rembiga. Oknum ini juga mengaku telah mengetahui pembukaan pendaftaran CPNS di RSUD Kota Mataram. Masing-masing orang dibebankan Rp300 ribu sebagai biaya pendaftaran.
Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Kota Mataram dr. HL. Herman Mahaputra mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui kejadian itu. Ia menegaskan bahwa saat ini belum ada pengumuman tentang penerimaan CPNS di RSUD Kota Mataram.
“Saya belum dapat laporan terkait kejadian (penipuan, red) itu. Kami juga belum ada pembukaan CPNS, kalau ada pasti akan diumumkan di situs resmi kami,” ujarnya.
Kejadian penipuan itu diketahui oleh para korban yang merasa curiga. Karena beberapa diantara mereka sempat bertanya kepada petugas di RSUD Kota Mataram, namun petugas mengatakan bahwa sejauh ini belum ada pengumuman penerimaan CPNS di RSUD Kota Mataram.
“Kalau ada informasi seperti itu, memang sebaiknya cek langsung. Tanyakan kepada petugas kami yang ada di depan. Pasti akan ada info yang jelas dan benar. Jangan mudah percaya kalau belum ada pengumuman resmi dari rumah sakit,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa hanya itu langkah antisipasi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penipuan. Ia juga berharap kepada warga untuk tidak cepat percaya apabila ada oknum yang menyatakan diri tahu dan akan memberi bantuan untuk dapat diterima sebagai bagian dari pegawai RSUD Kota Mataram.
Sementara itu, Kapolsek Pagutan Ipda Agus Rachman membenarkan adanya laporan itu. Namun penanganannya sudah dilimpahkan ke Polres Mataram. Sebab tempat kejadian perkara juga terjadi di wilayah lain selain di Polsek Pagutan.
“Kami (sudah) arahkan kePolres Mataram, karena TKP dari kejadian tersebut kebanyakan wilayah sektor Pajang dan Sektor Cakra,” ujarnya.
Baik pihak rumah sakit maupun pihak kepolisian mengimbau kepada semua warga agar tidak mudah percaya terhadap oknum-oknum tertentu. Semua pengumuman yang berkaitan dengan CPNS akan diumumkan secara resmi melalui situs resmi Pemerintah jika memang sudah ada. (IL1)
