Lombok Barat (Inside Lombok) – Praktek black campaign atau kampanye hitam bakal jadi sorotan Bawaslu Lombok Barat (Lobar) dalam masa kampanye Pilkada Lobar 2024 yang akan berlangsung mulai 25 September hingga 23 November mendatang. Ketua Bawaslu Lobar, Rizal Umami mengakui potensi kampanye hitam dengan kecenderungan bermuatan SARA di Lobar masih besar kemungkinan terjadi.
Dia mengingatkan kepada para calon dan timnya terkait larangan kampanye hitam, karena cenderung menggunakan fitnah, isu SARA, kemudian hoaks atau berita bohong sebagai senjata untuk menjatuhkan pihak lain yang ingin diserang. “Itu masuk ke dalam ruang yang tidak diperbolehkan di dalam pasal 73. Itu yang dilarang untuk dilakukan oleh pasangan calon dan timnya,” tegas Rizal, saat ditemui di kantornya, Rabu (25/09/2024).
Karena jika tidak, maka konsekuensinya bisa berdampak pada administrasi dan potensi diskualifikasi hingga pidana. Sehingga Rizal berharap, agar para calon Bupati dan Wakil Bupati Lobar dengan para pendukungnya bisa menahan diri. Jangan sampai menyinggung hal-hal yang melanggar etika, seperti suku, ras dan agama (SARA), darah dan lain sebagainya. “Potensi (black campaign) untuk menggunakan SARA, agama itu kan besar di pergulatan Pilkada di Lombok Barat,” bebernya.
Bahkan, jika ada calon yang merasa diserang dan dirugikan oleh praktek black campaign yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka bisa melaporkan itu ke Bawaslu menyertakan bukti. “Jangan sampai itu (black campaign) hanya dibiarkan dan melebihi waktu dari aturan kami. Karena maksimal 7 hari sejak diketahui, baru kita bisa ditindak secara pidana,” jelasnya.
Karena praktek-praktek semacam itu perlu dilaporkan sebagai upaya untuk tabayyun atau klarifikasi. “Karena ini dalam bagian praduga tidak bersalah, artinya kita mendengarkan banyak pihak sebelum kami memutuskan seperti apa persoalannya,” imbuh Rizal.
Ketua Bawaslu Lobar ini mengingatkan kepada para pimpinan partai politik (Parpol) tentang kewajiban dan tanggung jawab Parpol untuk mencerdaskan demokrasi. Dengan memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
Sehingga jangan sampai, kata dia, Parpol dan para pimpinan hingga kadernya yang justru malah memberikan contoh yang tidak sesuai dengan kewenangan dan kewajiban mereka. “Mestinya kan mereka itu memberikan pemahaman bagaimana berpolitik yang santun. Mestinya mereka (Parpol) yang mencerdaskan kehidupan berpolitik kita di kabupaten Lombok Barat ini,” tandasnya. (yud)
